Langgam.id– Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyiapkan langkah konkret untuk mewujudkan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang digagas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumbar. Salah satu langkah awal yang dilakukan yakni membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkaji dan menindaklanjuti berbagai program yang diusulkan.
Arahan itu disampaikan Mahyeldi usai mendengarkan pemaparan Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, mengenai 10 program penguatan ekosistem ekonomi haji di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6/2026). Paparan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Mahyeldi menilai berbagai gagasan yang dipresentasikan tidak boleh berhenti sebatas konsep. Menurutnya, seluruh program memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumatera Barat. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi, Minggu (29/6/2026).
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah di wilayah Sumatera bagian tengah. Menurut Mahyeldi, apabila jemaah asal Riau dan Jambi dapat memanfaatkan Embarkasi Padang, biaya perjalanan berpotensi lebih efisien sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi Sumatera Barat.
Ia menilai peluang tersebut harus didukung percepatan pembangunan infrastruktur, terutama Jalan Tol Padang-Pekanbaru, sehingga akses menuju embarkasi semakin mudah dan mampu mendukung aktivitas ekonomi kawasan.
Selain itu, Mahyeldi melihat pengembangan ekosistem ekonomi haji juga dapat mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan Kampung Haji, penguatan program tabungan haji sejak usia dini, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada pelayanan haji dan umrah.
Menurutnya, berbagai peluang tersebut harus dipersiapkan sejak sekarang agar Sumatera Barat mampu memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah.
Untuk mempercepat realisasi program, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim tersebut akan mengkaji setiap usulan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Mahyeldi juga meminta Kanwil Kemenhaj Sumbar dilibatkan dalam tim tersebut agar pembahasan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara terpadu.
Selain membentuk tim, Pemprov Sumbar juga akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi guna menjajaki peluang kerja sama pengembangan layanan haji dan umrah melalui Embarkasi Padang.
“Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat agar program-program ini dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumbar, Kanwil Kemenhaj Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan dapat melahirkan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, jika seluruh potensi tersebut dikelola secara kolaboratif, penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ekonomi syariah, memberdayakan UMKM, serta membuka peluang pembangunan baru di Sumatera Barat. (HER)
