Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam kunjungan itu, Mahyeldi memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi.
Saat berada di lokasi, Mahyeldi memantau proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan setiap tahapan seleksi dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.
“Seluruh proses dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Aturan berlaku sama bagi semua,” kata Mahyeldi.
Ia juga mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap agar tidak mengalami kendala selama proses seleksi. Setelah tahapan jalur prestasi selesai, penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara pembagian wilayah sekolah lain mengikuti ketentuan domisili yang telah ditetapkan pemerintah.
Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama tanpa perlakuan khusus.
Sebagai contoh, ia mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan karena tidak memenuhi hasil seleksi berdasarkan sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta para orang tua tidak memaksakan anak untuk bersekolah di sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, termasuk mempertimbangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memiliki prospek kerja menjanjikan.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin diminati masyarakat. Menurutnya, jika kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, khususnya di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga telah mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah sehingga akses terhadap layanan pendidikan semakin merata.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi. (HER)
