Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai potensi remitansi atau kiriman uang dari masyarakat Minangkabau di perantauan dapat menjadi salah satu kekuatan baru untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut nilai remitansi yang mengalir ke Sumbar diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Besarnya dana yang beredar tersebut dinilai perlu dikelola secara lebih terarah agar tidak hanya menjadi konsumsi rumah tangga, tetapi juga mampu mendorong investasi dan kegiatan ekonomi produktif.
“Pemerintah daerah melihat potensi remitansi perantau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun sebagai kekuatan ekonomi yang sangat besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah,” kata Mahyeldi saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di Padang, Senin (22/6/2026).
Menurut Mahyeldi, budaya merantau yang telah mengakar dalam masyarakat Minangkabau selama ini tidak hanya menghasilkan jaringan sosial yang luas, tetapi juga menciptakan arus dana yang signifikan ke kampung halaman. Namun, kontribusi ekonomi dari remitansi tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui berbagai skema kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintahan nagari.
Ia mengatakan, dana yang dikirim perantau berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan sektor-sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, hingga pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berbagai kebijakan efisiensi anggaran, Mahyeldi menilai pemanfaatan potensi ekonomi yang berasal dari masyarakat perantau menjadi semakin penting. Karena itu, pemerintah daerah terus mencari formulasi agar hubungan ekonomi antara ranah dan rantau dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain mengoptimalkan remitansi, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan berbagai sumber pembiayaan alternatif melalui skema creative financing, termasuk instrumen sukuk dan obligasi daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat.
“Daerah harus semakin kreatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang kita miliki, termasuk dari perantau, perlu disinergikan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemprov Sumbar berharap potensi remitansi yang selama ini mengalir ke daerah tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga penerima, tetapi juga dapat berkembang menjadi modal sosial dan ekonomi yang memperkuat daya saing daerah di masa mendatang. (HER)
