Oleh
Habieb Aulia Sufi
Peneliti Keadilan Ekologis & Analis Kebijakan LBH Padang
Saya pengguna motor supra butut yang lebih sering mengisi pertamax tiap kali ke SPBU. Bukan karena kecocokannya dengan Rasio Kompresi motor saya, namun karena saya malas untuk mengantri pertalite yang menjemukan itu. Saya salut dengan abang-abang driver ojol yang sabar mengantri pertalite yang dalam sehari barangkali bisa lebih dari sekali. Kalau saya punya SPBU, saya bakal bikin jalur pengisian khusus driver ojol ini, tentunya BBM yang bersubsidi. Toh sebagian besar hidup mereka memang dihabiskan di atas jalan.
Ketika harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter,Rp17.000 kalau di Sumbar, saya teringat lagi pada antrean itu. Mungkin dalam beberapa minggu kedepan antreannya akan semakin panjang. Atau sama sekali tidak ada karena kehabisan.
Bukan hanya karena orang semakin miskin. Orang Indonesia selalu punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Tetapi karena selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini sudah terlalu jauh untuk diabaikan. Kalau satu liter berbeda lebih dari empat ribu rupiah, maka berpindah dari Pertamax ke Pertalite bukan lagi soal preferensi. Itu soal matematika bertahan hidup.
Persoalan kenaikan BBM kali ini sebenarnya lebih menarik daripada sekadar harga minyak dunia, perang di Timur Tengah, atau nilai tukar rupiah yang sedang terjun bebas.
Beberapa hari terakhir saya iseng membandingkan harga Pertamax di berbagai daerah. Awalnya saya mengira harganya kurang lebih sama. Toh yang naik kan harga minyak dunia, bukan harga minyak Sumatera Barat.
Ternyata tidak. Warga Sumatera Barat membayar lebih mahal dibanding warga di sejumlah provinsi di Jawa. Selisihnya memang tidak sampai membuat orang batal menikah, paling mungkin ya ganti rokok, tetapi cukup untuk membuat saya bertanya: kok bisa?
Ada godaan untuk menuduh konflik di Timur Tengah, Donald Trump, Genosida Israel, atau spekulan minyak dunia yang sering menjadi kambing hitam setiap kali harga energi naik. Itu memang ada pengaruhnya, tapi sebagian yang lain ternyata ada di lembaran Peraturan Daerah.
Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, Sumatera Barat menerapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen. Angka ini merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan oleh regulasi nasional. Sementara itu, beberapa provinsi lain memilih jalan berbeda untuk melindungi daya beli warganya; Jawa Barat konsisten bertahan di angka 5 persen, dan Jawa Timur bahkan mengambil langkah progresif dengan menurunkan tarifnya menjadi 5 persen.
Saya tidak sedang mengatakan pemerintah daerah tidak berhak memungut pajak. Jalan harus dibangun. Pelayanan publik harus berjalan. Pemerintah daerah memang butuh uang. Tapi kenapa harus 10 persen? Kenapa bukan 7 persen? Atau 5 persen seperti beberapa daerah lain?
Saya belum menemukan perdebatan publik yang serius tentang pertanyaan itu. Padahal setiap kali warga mengisi BBM, keputusan tersebut ikut terbawa masuk ke dalam tangki kendaraan mereka.
PBBKB bukan pajak yang jumlahnya tetap. Ia mengikuti harga BBM. Jadi ketika harga minyak dunia naik, masyarakat membayar lebih mahal. Ketika rupiah melemah, masyarakat membayar lebih mahal. Dan ketika harga BBM akhirnya disesuaikan, penerimaan pajak daerah ikut naik bersama-sama.
Ada semacam ironi di situ. Semakin berat beban yang ditanggung warga di depan dispenser SPBU, semakin besar pula potensi penerimaan yang masuk ke kas daerah.
Tentu saya tidak sedang menuduh pemerintah daerah sengaja menaikkan harga BBM. Kewenangan itu jelas bukan di tangan mereka. Tetapi ketika tambahan penerimaan datang seperti durian runtuh dari kenaikan harga energi, rasanya wajar jika publik bertanya, lalu uang itu mau dipakai untuk apa?
Apakah ia akan kembali menjadi subsidi transportasi publik? Menjadi bantuan bagi nelayan Pasir Jambak atau Teluk Kabung yang biaya melautnya ikut naik? Menjadi insentif bagi petani yang harga pupuk dan ongkos angkut hasil panennya semakin mahal? Atau sekadar larut begitu saja ke dalam saku-saku birokrasi tahunan di mana cuma Tuhan yang tahu kapan manfaatnya akan dirasakan oleh warga?
Pertanyaan itu penting karena kenaikan harga BBM tidak pernah berhenti di SPBU. Ia ikut naik ke atas bak pikap yang mengangkut cabai dari Alahan Panjang ke pasar Arengka, Pekanbaru. Ia ikut naik ke perahu nelayan yang berangkat dari Air Bangis. Ia ikut naik ke travel yang menghubungkan Pasaman, Solok, Payakumbuh, dan Padang. Ia ikut naik ke harga beras, sayur, ikan, dan hampir semua hal yang membutuhkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. BBM memang kita beli per liter, tetapi dampaknya selalu dihitung dalam biaya hidup.
Kemudian kita masuk ke ironi yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, Sumatera telah menjadi salah satu tulang punggung energi Indonesia. Dari Aceh sampai Lampung, pulau ini dipenuhi sumur minyak, tambang batubara, Kebun Sawit raksasa, PLTU, jalur transmisi, pelabuhan batubara, hingga proyek-proyek energi baru yang terus bermunculan. Energi diambil dari sini. Listrik dikirim dari sini. Batubara berangkat dari sini.
Tetapi ketika terjadi gejolak harga energi, masyarakat Sumatera yang kesabarannya tak terkira ini tetap berdiri dalam antrean yang sama.
Mereka tetap membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Mereka tetap membayar ongkos logistik yang lebih tinggi. Mereka tetap menanggung inflasi yang merambat dari satu komoditas ke komoditas lainnya.
Bagaimana mungkin daerah yang menjadi ruang produksi energi justru ikut merasakan kerentanan yang sama, bahkan dalam beberapa kasus lebih berat, dibanding daerah yang menikmati manfaat ekonomi terbesar dari energi tersebut?
Selama ini daerah sering diminta berbangga karena menjadi bagian dari pembangunan nasional. Menjadi lokasi proyek strategis nasional. Menjadi pemasok energi. Menjadi magnet bagi Foreign Direct Investment (FDI).
Sekarang kita pakai hak bertanya kita, kalau energi terus keluar dari daerah kita, kenapa tagihan energinya justru terasa semakin berat?
Maka persoalan energi memang tidak pernah benar-benar soal energi. Ia selalu soal kekuasaan, soal siapa yang menentukan harga, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang akhirnya menerima tagihan ketika keadaan memburuk.
Mungkin beberapa minggu ke depan antrean Pertalite memang akan semakin panjang. Atau mungkin tidak. Orang Indonesia selalu menemukan cara untuk bertahan. Menghemat pembalut. Mulai menikmati rokok ilegal. Mengurangi jatah nongkrong. Menunda membeli sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan. Sedikit demi sedikit menyesuaikan hidup dengan keadaan.
Tetapi kemampuan beradaptasi itu sering disalahpahami sebagai kemampuan untuk terus dibebani.
Karena itu, ketika pemerintah meminta masyarakat memahami kenaikan harga BBM, masyarakat juga berhak meminta penjelasan yang sama. Mengapa warga Sumatera Barat harus membayar pajak BBM pada batas tertinggi yang diperbolehkan undang-undang? Ke mana tambahan penerimaan itu akan dialirkan? Dan mengapa daerah yang menjadi ruang produksi energi justru tetap harus ikut mengantre untuk mendapatkan energi yang semakin mahal?
Saya masih akan mengisi Pertamax di motor Supra butut saya. Dan abang-abang driver ojol itu mungkin masih akan setia mengantre Pertalite seperti biasa. Hanya saja, antrean di SPBU tidak lagi terlihat menjemukan. Ia tampak seperti pengingat kecil tentang bagaimana biaya sebuah krisis akhirnya selalu menemukan jalannya menuju orang-orang yang paling dekat dengan jalan raya.
