Program Pulang Basamo yang digagas oleh Andre Rosiade merupakan inisiatif yang patut diapresiasi. Program ini memberikan kemudahan bagi perantau Minangkabau untuk pulang kampung menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sekaligus mempererat silaturahmi antara rantau dan kampung halaman. Bahkan, pada edisi 2026, program ini menyediakan ratusan bus gratis untuk ribuan pemudik menuju berbagai daerah di Sumatera Barat.
Data menunjukkan bahwa program Pulang Basamo 2026 melibatkan sekitar 250 unit bus yang mengangkut sekitar 12.000 pemudik, sementara pada gelombang tertentu juga diberangkatkan sekitar 6.000 pemudik menggunakan 150 bus menuju Sumatera Barat. Program ini jelas membawa dampak sosial yang positif, terutama dalam membantu perantau yang kesulitan biaya transportasi.
Namun demikian, di balik apresiasi tersebut, muncul pertanyaan strategis yang layak dikritisi: mengapa program sebesar ini tidak secara tegas memprioritaskan penggunaan bus milik anak nagari Minang yang jumlahnya sangat banyak?
Sumatera Barat memiliki banyak perusahaan otobus milik pengusaha Minang, bahkan beberapa di antaranya sudah beroperasi sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah transportasi nasional, seperti perusahaan bus yang berbasis di Sumatera Barat dan berkembang hingga lintas provinsi. Dengan skala Pulang Basamo yang melibatkan ratusan armada, seharusnya momentum ini bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor transportasi milik anak nagari.
Jika bus yang digunakan berasal dari luar komunitas Minang, maka dana yang dikeluarkan dalam jumlah besar tidak berputar dalam ekosistem ekonomi Minangkabau. Uang yang seharusnya memperkuat usaha pengusaha Minang justru mengalir keluar daerah. Padahal, salah satu tujuan program ini disebut-sebut juga untuk mendorong ekonomi Sumatera Barat, yang pertumbuhannya masih relatif rendah dibanding daerah lain.
Sebaliknya, apabila bus milik pengusaha Minang diprioritaskan, manfaatnya sangat luas. Pertama, terjadi perputaran ekonomi internal. Dana penyewaan armada kembali kepada pengusaha Minang, yang kemudian digunakan untuk membayar kru, perawatan kendaraan, serta operasional lainnya yang melibatkan masyarakat Minang.
Kedua, penggunaan bus anak nagari akan memperkuat sektor transportasi Minang. Kontrak besar dari program Pulang Basamo dapat membantu perusahaan bus lokal memperbarui armada, meningkatkan kualitas layanan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sumatera Barat.
Ketiga, dampaknya langsung ke daerah. Pajak kendaraan, operasional perusahaan, hingga kegiatan logistik akan banyak terkait dengan Sumatera Barat. Ini menciptakan efek berantai yang mampu menggerakkan ekonomi nagari secara nyata.
Selain itu, biaya besar dalam program Pulang Basamo seharusnya tidak hanya habis untuk transportasi. Sebagian dana dapat diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi nagari, seperti penguatan UMKM, bantuan modal usaha pemuda, atau pengembangan wisata daerah. Dengan demikian, Pulang Basamo tidak hanya menjadi perjalanan pulang kampung, tetapi juga menjadi investasi ekonomi bagi Sumatera Barat.
Program Pulang Basamo adalah langkah baik dan patut diapresiasi. Namun, akan lebih berdampak jika program ini tidak hanya berorientasi pada jumlah pemudik, tetapi juga pada penguatan ekonomi anak nagari. Menggunakan bus milik pengusaha Minang bukan sekadar pilihan teknis, tetapi strategi membangun kemandirian ekonomi Minangkabau.
Pulang kampung seharusnya tidak hanya membawa rindu, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi kampung halaman. Jika dikelola secara strategis, Pulang Basamo dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi diaspora Minangkabau yang berkelanjutan.
-Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., MA.
Sekretaris Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia
