Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan menyalurkan bantuan uang tunai kepada korban konflik Wamena, Papua, Senin (6/01/2020) mendatang, setelah sebelumnya sempat tersendat karena data korban tidak valid atau selalu berubah-ubah.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, pemprov akan menyalurkan bantuan secara bertahap, dengan jumlah total senilai Rp2,6 miliar.
Dijelaskan Nasrul, bantuan tersebut untuk 130 orang yang rumah dan toko mereka terbakar akibat kerusuhan tersebut. "Mudah-mudahan, Senin besok bisa kita bayarkan," ujarnya usai rapat pembahasan bantuan untuk korban kerusuhan Wamena di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (2/01/2019).
Sebenarnya, kata Narsul, uang yang ada itu sekitar Rp3,6 miliar. Namun, yang akan diserahkan dalam waktu dekat Rp2,6 miliar, karena masih ada data korban yang belum valid.
"Masih ada data yang berubah-ubah. Karena banyaknya pihak yang datang dan mengadu juga sebagai korban kerusuhan Wamena, sehingga dibutuhkan data valid. Sisanya itu sekitar Rp900 juta, akan kita bayarkan pada tahap berikutnya," jelas Nasrul.
Sekarang, kata Nasrul, pemprov akan bayarkan dulu sesuai data yang sudah valid. "Agar jangan terlalu lama," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Nasrul, bantuan hanya diberikan untuk korban yang pulang ke kampung halaman. Sementara mereka yang memilih untuk bertahan, tidak diberikan bantuan.
Hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh Pemprov Sumbar, bahwa perantau Minang yang memilih bertahan tidak mengalami kerugian. Bahkan, saat ini mereka telah kembali beraktivitas seperti biasa.
"(korban) yang datang di BIM lewat pemprov itu yang kita data. Kita ingin masyarakat tidak mengada-ada, karena ini akan dipertanggungjawabkan. Ini bukan bagi-bagi duit, ini adalah bantuan untuk korban kerusuhan Wamena," ucapnya.
Sementara, korban yang pulang secara mandiri, juga tidak termasuk dalam data, dan mereka yang pulang satu bulan atau dua bulan pasca kejadian, juga tidak akan mendapatkan bantuan.
"Bantuan diutamakan bagi korban yang tokonya terbakar, atau karyawan di sana yang pulang dan menjadi pengangguran," katanya. (Rahmadi/ZE)