Langgam.id - Debat publik pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Pemilihan Tahun 2024 berlangsung di Hotel Mercure, Kota Padang, Rabu (13/11/2024) malam. Dua pasangan calon, Mahyeldi - Vasco Ruseimy (nomor urut 01) dan Epyardi Asda - Ekos Albar (nomor urut 02), beradu gagasan terkait strategi menekan penyalahgunaan narkoba, kejahatan digital, dan perlindungan masyarakat dari maraknya LGBT.
Moderator menanyakan strategi pasangan calon untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan melindungi masyarakat dari kejahatan digital serta berkembangnya LGBT.
Mahyeldi menjawab bahwa peningkatan kualitas pendidikan di keluarga menjadi benteng pertama. "Kita perlu memantapkan keluarga yang harmonis dalam program ketahanan keluarga 2025-2030," ujarnya. Ia menambahkan pentingnya memperkuat kelembagaan di nagari atau desa. "Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, dan Alim Ulama Nagari harus diberdayakan untuk mengawasi dan menjaga masyarakat," katanya.
Vasco Ruseimy menambahkan bahwa kejahatan digital dan penyalahgunaan narkoba mengancam ketahanan sosial. "Kami akan memberikan perhatian lebih melalui program Gerak Cepat Sumbar Harmonis," ujarnya. Program ini fokus pada pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba, tawuran, dan kejahatan digital.
Menanggapi hal tersebut, Epyardi Asda mengklaim bahwa Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT. "Sumbar LGBT nomor tiga di Indonesia. Nenek-nenek berjudi, tawuran di mana-mana. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk membina generasi muda saat ini?" tanyanya kepada Mahyeldi.
Ekos Albar menambahkan bahwa kasus narkoba di Sumatra Barat berada di peringkat keenam nasional. "Ini data terakhir dari BNN Sumbar. Keluhan mereka, dukungan dari pemerintah provinsi tidak maksimal," ujarnya.
Vasco Ruseimy menanggapi pernyataan Epyardi dengan meminta data yang valid. "Sebagai calon pemimpin, jangan ikut menyebarkan berita hoaks kepada masyarakat Sumatra Barat. Data LGBT itu dari mana? Kok bisa tiba-tiba nomor tiga?" tanyanya.
Mahyeldi menambahkan bahwa Kabupaten Solok, yang pernah dipimpin Epyardi, termasuk daerah dengan angka peredaran narkoba yang cukup tinggi. "Ini menjadi pembahasan kita dengan BNN dan lembaga lainnya. Koordinasi antara provinsi dan Kabupaten Solok memang agak lemah," ujarnya.
Cek Fakta: Benarkah Sumbar Peringkat Ketiga Nasional Terkait LGBT?
Pernyataan Epyardi Asda bahwa Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan data yang tersedia, belum ada laporan resmi yang menyatakan Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional dalam hal jumlah LGBT.
Menurut data Kementerian Kesehatan yang dirilis beberapa waktu lalu, Sumatra Barat berada di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak, dengan estimasi sekitar 18 ribu orang. Data ini dikutip oleh Ketua DPRD Sumatra Barat, Supardi, dalam sebuah acara di Bukittinggi pada Mei 2024.
Sementara itu, dr. Armen Ahmad, Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi RSUP M. Djamil Padang, menyatakan bahwa kasus HIV di Sumatra Barat meningkat, dengan sebagian besar penularan melalui hubungan sesama jenis. "Pada 2022, dari 350 kasus HIV di Sumbar, 266 di antaranya terjadi karena hubungan sesama jenis," ujarnya pada Agustus 2024.
Namun, penting untuk dicatat bahwa data terkait jumlah LGBT seringkali sulit diverifikasi dan bersifat estimasi. Tidak ada berdasarkan penelusuran Langgam.id data resmi yang menyebutkan Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT.
Kasus Narkoba di Sumatra Barat
Pernyataan Ekos Albar bahwa Sumatra Barat berada di peringkat keenam nasional terkait kasus narkoba juga perlu ditinjau. Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat, kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2022, Polda Sumbar mengungkap 1.151 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 1.518 tersangka. Pada 2021, jumlah kasus yang diungkap adalah 1.044 dengan 1.444 tersangka. Meski terjadi peningkatan, belum ada data resmi yang menempatkan Sumatra Barat di peringkat keenam nasional terkait kasus narkoba.
Kesimpulan
Pernyataan Epyardi Asda bahwa Sumatra Barat menempati peringkat ketiga nasional terkait LGBT tidak didukung data resmi. Informasi yang ada menunjukkan Sumatra Barat berada di posisi kelima berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan.
Demikian pula, klaim Ekos Albar tentang peringkat keenam nasional kasus narkoba di Sumatra Barat belum dapat diverifikasi dengan data resmi yang ada.
Masyarakat diharapkan untuk bijak dalam menyikapi informasi dan menunggu data resmi dari instansi berwenang. Penting bagi para calon pemimpin untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*/Yh)
Sumber:
https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1981
https://jurnalsumbar.com/2024/08/sumbar-darurat-lgbt-pemprov-dinilai-gagal-bentengi-moral-masyarakat/
