Langgam.id - Polemik batalnya Kota Padang tuan rumah penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-16 terus bergulir. Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah pun angkat suara.
Mahyeldi mengatakan, pembatalan daerahnya jadi tuan rumah karena ada masukan dari pemerintah provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Bahkan pihaknya memiliki daftar yang pemerintah provinsi ikut tersebut dalam pembatalan. Ia mempertanyakan masukan tersebut.
"Keputusan (batal) itu ada di pemerintahan provinsi mewakili, ada daftarnya. Bukan mereka (pusat) putusan, tapi masukan rekan dari pemerintah provinsi," tegas Mahyeldi diwawancarai di Balaikota Padang, Selasa (10/11/2019).
Menurut Politisi PKS ini, keterlibatan pemerintah provinsi untuk membatalkan Kota Padang terlihat saat rapat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember di Jakarta. Saat rapat itu, Kabupaten Padang Pariaman langsung dilibatkan.
"Kami tidak diikutkan (rapat), Padang Pariaman diikutkan. Itu diakui Ketua KTNA dan diakui direktur. Sedangkan ketika mengambil keputusan saat ditunjuk Kota Padang, saya hadir dan persiapan untuk itu. Apakah adil keputusan rapat tanggal 2 Desember tersebut?" ungkapnya.
Maka dari itu, Mahyeldi mengaku telah melakukan komplain terhadap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Karena menurutnya, keputusan yang diambil tidak logis dan masuk akal.
Mahyeldi meminta kepada pihak pusat delam penyelenggaraan Penas KTNA dapat membandingkan fakta-fakta di lapangan terkait keputusan tuan rumah. Pemerintah Kota Padang dinyatakan siap dari berbagai hal.
"Dengan perbandingan fakta-fakta di lapangan. Kemudian silakan tanya ke Padang Pariaman untuk anggaran dan begitu tanya ke provinsi. Barang kali ini ada yang berniat untuk menggagalkan di Sumbar, mudah-mudahan tidak terjadi," katanya.
Pemerintah Kota Padang telah menyusun anggaran dan dukungan anggaran dalam persiapan tuan rumah Penas KTNA tersebut. Mahyeldi merincikan untuk susunan anggaran telah disiapkan melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp121 miliar, kemudian dukungan anggaran APBD 2020 Rp74 miliar.
Begitupun terkait pemondokan telah didata 4.000 lebih rumah masyarakat. Begitupun dalam aliran air di setiap rumah masyarakat yang akan digunakan tersebut. "Kemudian dukungan masyarakat juga sudah ada. Maka dari itu makanya saya pribadi berpikir-pikir ada apa gerangan?" tuturnya. (Irwanda/HM)
