Pemkab Dharmasraya Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur Atas APBD Perubahan 2023

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memimpin Apel Gabungan Bulan Oktober yang digelar di halaman Kantor Bupati Dharmasraya,

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberika kata sambutan saat Apel Gabungan Bulan Oktober yang digelar di halaman Kantor Bupati Dharmasraya. [foto: Pemkab Dharmasraya]

Langgam.id – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memimpin Apel Gabungan Bulan Oktober yang digelar di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (9/10/2023).

Apel gabungan ini diikuti oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman, kepala OPD se-Dharmasraya, Camat, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Pada kesempatan itu, Sutan Riska mengungkapkan bahwa pada Oktober 2023 ini, Pemkab Dharmasraya sedang menunggu proses evaluasi Gubernur atas APBD Perubahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Diperkirakan akan selesai evaluasi Gubernur tanggal 16 Oktober 2023.

“Untuk itu, setelah selesai evaluasi Gubernur nantinya marilah kita segera tindak-lanjuti hasil evaluasi tersebut. Sehingga APBDP Kabupaten Dharmasraya 2023 dapat kita tetapkan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat segera kita manfaatkan penggunaannya yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya.

Sutan Riska menjelaskan, proses penyusunan APBD Tahun 2024 juga sudah harus dimulai. Ia mengharapkan kepada seluruh OPD untuk segera menyusun anggaran ini sesuai dengan skala prioritas yang mengacu kepada RKPD dan RPJM yang sudah ditetapkan.

Kemudian untuk kegiatan HUT Kabupaten yang ke-20 terangnya, agar dimasukkan perencanaan dan penganggarannya dengan seluruh itemnya. Karena HUT kabupaten ke-20 ini harus berbeda nuansanya dari tahun tahun sebelumnya.

“Begitu juga dengan kecamatan agar membuat even atau kegiatan di tingkat kecamatan, jadi gezah ulang tahun itu sampai ke pelosok nagari. Mulai sekarang camat sudah memikirkan pendanaan kegiatannya yang mungkin bisa didukung melalui anggaran kecamatan dan sumbangan dari pihak lain,” bebernya.

Dalam apel gabungan tersebut, Sutan Riska mengatakan bahwa sejak hari Rabu minggu lalu tim BPK RI perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan kegiatan tahun 2023.

“Saya ingatkan kepada seluruh OPD, camat dan pimpinan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat. Serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Selain juga, Bupati mengatakan bahwa proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dimulai. Formasi untuk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari guru sebanyak 331, kesehatan 255 dan tenaga teknis 39. Jumlah seluruh formasi 625.

“Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga formasi yang tersedia dapat kita isi seluruhnya. Sehingga secara bertahap dapat terpenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan kesejahteraan kita semua,” ucap Sutan Riska. (*)

Baca Juga

Bupati Annisa Lantik Medison Jadi Sekda Definitif Dharmasraya
Bupati Annisa Lantik Medison Jadi Sekda Definitif Dharmasraya
Lewat Inovasi 'Learning by Fixing', Guru SMKN 1 Padang Laweh Dharmasraya Raih Penghargaan GTK Sumbar 2025
Lewat Inovasi ‘Learning by Fixing’, Guru SMKN 1 Padang Laweh Dharmasraya Raih Penghargaan GTK Sumbar 2025
Komit Dukung UMKM, Pengurus Dekranasda Dharmasraya Periode 2025-2030 Resmi Dilantik
Komit Dukung UMKM, Pengurus Dekranasda Dharmasraya Periode 2025-2030 Resmi Dilantik
Bupati Dharmasraya Optimistis Target PBB-P2 2026 Tercapai
Bupati Dharmasraya Optimistis Target PBB-P2 2026 Tercapai
Bupati Annisa Serahkan SPPT PBB 2026 kepada Wali Nagari di Dharmasraya
Bupati Annisa Serahkan SPPT PBB 2026 kepada Wali Nagari di Dharmasraya
TNI Rampungkan 2 Jembatan Aramco di Dharmasraya, Dorong Akses Ekonomi Kawasan Perkebunan
TNI Rampungkan 2 Jembatan Aramco di Dharmasraya, Dorong Akses Ekonomi Kawasan Perkebunan