Viral Pernyataan Menag Soal Tolak Politisasi Agama, GP Ansor Sumbar Dukung Penuh

Viral Pernyataan Menag Soal Tolak Politisasi Agama, GP Ansor Sumbar Dukung Penuh

Ketua PW GP Ansor Sumbar Rahmat Tk Sulaiman. (Foto: Ist)

Langgam.id - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Sumatera Barat Rahmat Tk Sulaiman senada dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik yang menjadi viral hari ini.

Rahmat menyampaikan bahwa politisasi agama harus ditinggalkan karena bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat yang berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

"Saya sebagai Ketua PW GP Ansor Sumbar sangat mendukung penuh pernyataan Gus Menteri Agama kita, jika perlu kita sosialisasi ke masyarakat, ke kader. Sudahlah, politik menggunakan agama tinggalkan. Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi kebangsaan," kata Buya Rahmat, sapaan akrabnya, Senin (2/10/2023).

GP Ansor Sumbar, katanya, tegak lurus dengan pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan. Apa yang disampaikan oleh Gus Yaqut baik selaku Menteri Agama, karena memiliki tugas sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi pendidikan kebangsaan dan politik.

"Gus Menag sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus. Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral," jelasnya.

Kemudian, wacana Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB juga dianggap sebagai respons yang reaktif dan baperan. Justru menurutnya apa yang disampaikan Menag sudah tepat karena telah memberikan isyarat bahwa politisasi agama punya potensi memecah belah.

"Saya kira terlihat reaktif dan baperan yang seolah-olah Gus Menag ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru ketum memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah. Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi, harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama. harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman," imbuhnya

Ia melanjutkan, pendapat Menag justru harus disampaikan ke tingkat lokal. Warga jangan sampai terjebak dalam isu SARA, agama demi kepentingan politik.

"Wah ini kerja kita di Sumbar kalau diberi sosiasilasi akan bagus. Malah insiden ancaman itu tidak produktif untuk apalagi Sumbar zona yang sangat krusial," pungkasnya.

Sementara itu Tokoh Muda NU Sumbar Fadhlur Rahman Ahsas juga bersuara terkait rumor tersebut. Secara normatif ia menegaskan bahwa Menteri Agama RI Gus Yaqut sudah tepat dalam mengimbau umat beragama dalam mengedukasi dalam menghadapi tahun politik apalagi sudah jelas dari dahulu sebelum menjabat mentri agama beliau tidak sepakat dengan politik indentitas atau politisasi agama.

"Saya sangat membela ucapan menteri agama kita, sudah saya renungkan kalimat per kalimat dalam video Gus Yaqut saat bersilaturahmi di KPU RI, tak ada salah sama sekali, malah mengedukasi umat beragama" terangnya

Dia menilai pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Bahkan Menag sendiri tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.

"Saya selaku anak muda tidak memakan langsung informasi, selalu saya cari referensi tentang track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik,"papar yang Baisa disapa Gus Lur ini. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

Perumdam Tirta Serambi Padang Panjang membuat terobosan dengan menghadirkan keran air siap minum (KASM). Inovasi ini mendapatkan
Perumdam Tirta Serambi Padang Panjang Sediakan Keran Air Siap Minum
Kuasa Hukum Afif Maulana, Adrizal bakal mengambil langkah hukum setelah salinan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 lidik)
Kuasa Hukum Afif Maulana Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Salinan SP2 Lidik Didapatkan
Kuasa Hukum Afif Maulana, Adrizal mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan salinan resmi terkait SP2 lidik kasus
Kuasa Hukum Afif Maulana Ungkap Belum Terima Salinan SP2 Lidik dari Polda Sumbar
BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau
Jumlah Wisman ke Sumbar Turun pada November 2024
Satpol PP Kota Padang bersama BKO Kecamatan Lubuk Begalung dan pihak kecamatan membongkar bangunan liar (bangli) yang berdiri
Satpol PP Padang Bongkar Bangunan Liar di Lubeg
Pemerintah akhirnya memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen
PPN 12% untuk Barang Mewah, Andre Rosiade: Bukti Presiden Prabowo Terima Aspirasi Warga