Langgam.id - Reses selama 7 sampai 10 hari, sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menerima 2.237 aspirasi dari masyarakat di 19 kabupaten dan kota.
Situs resmi DPRD Sumbar merilis, reses masa sidang kedua 2022-2023 tersebut digelar pada 1-8 Maret 2023. Khusus untuk Dapil VIII yang mencakup Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai digelar pada 1-11 Maret 2023.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis dalam keterangan tertulisnya menyatakan, secara umum aspirasi yang diterima anggota dewan mencakup program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pertanian, peternakan dan pendidikan.
Ia merinci, di Dapil Sumbar I yang meliputi Kota Padang, 10 anggota DPRD Sumbar menyerap sebanyak 380 aspirasi. Sementara, di Dapil Sumbar II yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah tujuh anggota dewan menyerap 235 aspirasi.
Untuk Sumbar III yang meliputi Agam dan Bukittinggi dengan jumlah delapan anggota dewan menyerap 260 aspirasi. Sedangkan di Dapil Sumbar IV yang meliputi Pasaman dan Pasaman Barat dengan jumlah sembilan anggota dewan menyerap 310 aspirasi. Dapil Sumbar V yang meliputi Payakumbuh dan Limapuluh Kota jumlah anggota dewan enam orang menyerap 221 aspirasi.
Untuk Sumbar VI yang meliputi Padangpanjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya dengan jumlah 11 anggota dewan menyerap 395 aspirasi.
Sementara itu, Dapil Sumbar VII yang meliputi Solok dan Solok Selatan dengan jumlah anggota dewan tujuh orang menyerap 260 aspirasi. Terakhir Sumbar VIII yang meliputi Pesisir Selatan dan Mentawai memiliki tujuh anggota dewan menyerap 176 aspirasi.
Menurutnya, reses merupakan salah satu instrumen penting anggota DPRD untuk mengimplementasikan sumpah dan janji dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Hasil pelaksanaan reses, merupakan bagian dari bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran, pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Situs DPRD menyebut, aspirasi masyarakat tersebut, telah disampaikan kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada sidang paripurna tutup buka masa sidang, baru-baru ini.
Terkait reses, Ketua DPRD Sumbar Supardi sebelumnya mengatakan laporan hasil kunjungan kerja yang ditampung dalam bentuk aspirasi masyarakat harus dijadikan pertimbangan oleh Pemprov dalam menyusun program pembangunan.
"Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar, mengingatkan agar laporan hasil kunjungan yang ditampung dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan," katanya
Dia mengatakan banyak sekali harapan yang dihimpun atas kebutuhan pembangunan daerah. Baik pada bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pertanian dan sebagainya.
Supardi mengatakan, permintaan masyarakat terkait infrastruktur meliputi perbaikan jalan, irigasi, hingga aspirasi untuk mendapatkan rehab rumah tidak layak huni.
Begitupun pada bidang pendidikan, ada harapan untuk pembangunan unit sekolah baru, perbaikan ruang belajar serta fasilitas belajar mengajar lainnya.
"Untuk sektor pertanian, ada kebutuhan bibit unggul bersertifikasi, pupuk bersubsidi hingga ke soal harga jual produk komoditi. Harapan tersebut ditampung dan menjadi pokok pokok pikiran anggota DPRD untuk diperjuangkan," ujarnya.
Dalam mengisi reses tersebut, lanjutnya, pihaknya menginginkan anggota DPRD dapat menjaring aspirasi yang benar-benar urgen bagi kepentingan masyarakat luas.
Sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan, anggota DPRD harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah. (*/SS)
