DPRD Provinsi Kebut Bahas RAPBD 2020 Sumbar

Sebanyak 11 kursi DPRD Sumbar diperebutkan para calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) 6. Dapil ini sendiri terdiri dari lima

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – DPRD Sumatra Barat (Sumbar) mengejar pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambanya harus dilakukan pada 30 November mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, sebagaimana dilansir Humas DPRD di situs resmi Pemprov Sumbar, Minggu (20/10/2019).

Jadwal pengesahan itu, sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Ia mengatakan, APBD penting segera disahkan, demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar.

Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar dan itu telah ditampung dalam komposisi APBD 2020.

Untuk mengejar target pengesahan itu, menurutnya, jadwal kunjungan dalam dan luar daerah anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 dipangkas.

Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya. (*/SS)

Baca Juga

81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar