Langgam.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi ingatkan agar Gubernur Mahyeldi Ansharullah serius mengurus pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini lahan yang sudah bebas sekitar 77 persen.
Hal itu disampaikannya terkait kelanjutan pembangunan ruas tol seksi satu Padang-Sicincin yang akan dilanjutkan kembali pada September 2022. Pada ruas tersebut, diketahui panjang jalan sepanjang sekitar 36 kilometer.
Supardi menyebutkan, sesuai tugas dan kewenangan secara kelembagaan, DPRD telah berulang kali mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk terjun langsung mengintervensi masyarakat dalam mempercepat pembebasan lahan.
"Proses awal pembangunan ruas seksi satu dimulai tahun 2018, namun progres pembebasan lahan masih 77 persen. Sementara, panjang ruas yang akan dikerjakan 36,15 kilometer dengan progres fisik jalan baru selesai 10 persen," ujar Supardi di Padang, Senin (29/8/2022).
Menurut Supardi, dari jangka waktu pengerjaan, pembangunan to tersebut sudah sangat lambat. Sementara, di daerah lain sudah selesai. Jadi, kata Supardi, gubernur harus melakukan langkah-langkah dalam percepatan pembebasan lahan.
Lalu, faktor yang menyebabkan pemgerjaan fisik jalan baru 10 persen, lanjut Supardi, karena proses pembebasan lahan yang 77 persen tadi melalui proses yang sangat panjang dan berbelit-belit, sehingga PT Hutama Karya tidak punya kemampuan untuk melanjutkannya.
Selain itu, berdasarkan data yang ia diterimanya, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak lahannya dibebaskan agar pembangunan tol itu lancar. Disinyalir, ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan itu adalah miliknya.
"Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban mengamankan proyek tersebut," tegasnya.
Seharusnya, sebut Supardi, ada intervensi yang sudah dilakukan gubernur sejak jauh hari, seperti yang sudah berkali-kali diingatkan DPRD. Kemudian, salah satu solusi yang bisa diambil terkait kendala pembebasan lahan, yaitu uang ganti rugi dititipkan di pengadilan setelah appraisal dilakukan.
"Ketika persoalan telah selesai, uang bisa dicairkan. Cuma gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan. Riau saja sudah selesai dengan tolnya, kita baru akan mulai," ucapnya.
Hari demi hari, kata Supardi, Pemprov Sumbar lebih banyak mengahbiskan waktu dengan rapat-rapat dibanding mengambil keputusan. Padahal, gubernur punya kewajiban mengamankan pembangunan agar berjalan lancar.
Kemudian, mengyinggung kewenangan DPRD, Supardi mengaku bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan gubernur supaya melakukan mengintervensi. Sebab, konteks pembebasan lahan sangat komplek karena melibatkan banyak oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan.
"Pemprov Sumbar harusnya malu dengan lambatnya proses pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, pembangunan tol umumnya sudah tuntas, sementara di Sumbar masalah lahan saja tak kunjung selesai,” ungkapnya.
Baru-baru ini, tambah Supardi, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan daerah-daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, inflasi Sumbar tercatat berada pada posisi tertinggi kedua nasional, mencapai 8,01 persen secara tahunan.
"Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan, sementara provinsi lain sudah memiliki tol, ancaman inflasi Sumbar akan semakin tinggi. Mahalnya biaya transportasi juga akan menyebabkan mahal dan tingginya kebutuhan pokok," paparnya.
Baca juga: Wagub Sumbar: Lanjutan Pengerjaan Fisik Tol Padang-Sicincin Dimulai Awal September 2022
Terkait pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, ia menyebutkan, bahwa anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade juga telah memperjuangkan anggaran Rp30 triliun untuk kelanjutan pembangunan jalan tol itu. “Jadi, tinggal keseriusan gubernur agar masalah lahan segera dituntaskan,” katanya.
—
