Aksi Damai, Aliansi Mentawai Bersatu Gagal Temui Gubernur Sumbar

Aksi Damai, Aliansi Mentawai Bersatu Gagal Temui Gubernur Sumbar

Aliansi Mentawai Bersatu audiensi dengan Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar. [Foto: Rahmadi/Langgam.id]

Langgam.id - Belasan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu gagal bertemu Gubernur Mahyeldi saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (9/8/2022).

Ketua Aliansi Mentawai Bersatu Yosafat Saumanuk mengatakan, bahwa mereka menggelar aksi untuk menyuarakan agar DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

"Kami tergabung dari 11 organisasi Mentawai yang ada di Indonesia. Kami berharap surat pernyataan kami bisa direspons oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, agar masyarakat etnies Mentawai serta kebudayaannya diakui dalam UU Provinsi Sumbar," katanya.

Disinggung apakah ada keinginan membuat provinsi baru, dia menyebut kalau itu terjadi maka itu adalah bentuk dari kegagalan Indonesia karena tidak mengakui keberadaan masyarakat Mentawai.

"Kita berharap masyarakat Indonesia bisa bersanding untuk mengakui keberadaan Mentawai, kita ingin bersama dengan provinsi lain, dengan mereka yang mengakui keberadaan kita," katanya.

Menurutnya sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan DPRD Sumbar maupun Gubernur Sumbar. Termasuk dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai belum ada respons maupun komunikasi.

Dia berharap dalam undang-undang ini ada penegasan yang mengakui kebudayaan Mentawai. Agar hal seperti itu dicantumkan dalam UU Provinsi Sumbar.

"Kekhawatiran kita karena menjadi momen terburuk, sebab kita sama dalam Sumatra Barat ini dan jangan memandang minoritas dan mayoritas. Kita berharap Mentawai diakomodir dalam undang-undang ini," katanya.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Doni Rahmat Samulo mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari masyarakat Aliansi Mentawai Bersatu. Namun mereka tidak bisa menemui Gubernur dan Wakil Gubernur karena tidak berada di kantor.

"Pak Gubernur sekarang sedang mendampingi Mendagri di Sijunjung. Sementara Wakil Gubernur ke Jakarta, jadi tidak ada yang di kantor," katanya.

Baca Juga: Tuntut Revisi UU Provinsi Sumbar, Aliansi Mentawai Bersatu Gelar Aksi di Kantor Gubernur

Meski demikian dia mengatakan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Gubernur.

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Jengkol merupakan bahan pangan yang banyak disukai dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Meski menghasilkan bau yang kurang sedap,
10 Provinsi Penghasil Jengkol Terbesar di Indonesia, Ada Sumbar?
Wagub Audy Ingatkan Penyuluh Pertanian di Sumbar Hadapi Era 4.0
Wagub Audy Ingatkan Penyuluh Pertanian di Sumbar Hadapi Era 4.0
Terima Penghargaan KASN, Penempatan ASN di Sumbar Terbaik di Indonesia
Terima Penghargaan KASN, Penempatan ASN di Sumbar Terbaik di Indonesia
aji-dan-pers-mahasiswa-padang-tolak-pengesahan-rkuhp
AJI dan Pers Mahasiswa Padang Tolak Pengesahan RKUHP
Tarik Perhatian Masyarakat Malaysia, Dispar Sumbar Sukses Gelar Promosi Wisata
Tarik Perhatian Masyarakat Malaysia, Dispar Sumbar Sukses Gelar Promosi Wisata
bawa-9-tuntutan-aksi-spi-pasaman-barat-desak-bupati-selesaikan-konflik-agraria
Bawa 9 Tuntutan Aksi, SPI Pasaman Barat Desak Bupati Selesaikan Konflik Agraria