Petani di Pariaman dan Padang Pariaman Butuh Jalan Usaha Tani

Petani di Pariaman dan Padang Pariaman Butuh Jalan Usaha Tani

Hj. Sitti Izzati Aziz (Foto: Sekretariat DPRD Sumbar)

Langgam.id - Masih banyak areal pertanian di Padang Pariaman dan Pariaman membutuhkan jalan usaha tani. Tanpa itu, petani kesulitan membawa hasil panen mereka untuk didistribusikan dan dipasarkan. Selain juga memudahkan petani membawa peralatan tani, pupuk dan juga bibit.

Perlunya jalan usaha tani ini disampaikan banyak masyarakat di Padang Pariaman dan Pariaman pada Anggota DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis.

Terutama saat Sitti menggelar beberapa pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reses. "Pada beberapa pertemuan itu banyak sekali petani yang hadir. Sebagian besar mereka berharap pemerintahan provinsi membangun jalan usaha tani di daerah mereka masing-masing," ujarnya, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar, Rabu (23/2/2022).

Sitti mengatakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mendukung pertanian serta perkebunan sangatlah penting. Misalnya selain jalur usaha tani, penting pula irigasi dan normalisasi batang atau sungai.

Hal ini, tambah Sitti, menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan. "Jika sarana prasarana ini tidak memadai maka hasil panen tak akan baik," katanya.

Sitti mengatakan pemerintahan Sumbar sudah sejak lama mencanangkan program kemandirian pangan. Selain juga menargetkan diri sebagai salah satu lumbung padi di Sumatera pun juga Indonesia.

"Untuk mencapai target-target itu segala hal yang berkenaaan dengan pertanian dan perkebunan harus diperhatikan. Harus ada program yang berkelanjutan, salah satunya pemenuhan sarana prasarana pendukung di berbagai daerah secara bertahap," tuturnya.

Pemerintah provinsi, tambah Sitti, harus memahami target-target tersebut dapat dicapai dengan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Misalnya untuk jalan usaha tadi ada pada Dinas PU, irigasi pada Dinas PSDA. Kemudian permasalahan keteraediaan pupuk dan penstabilan harga komoditas pertanian dan perkebunan pada Dinas Pertanian.

"Ini berkenaan pula dengan Dinas perdagangan dan dinas koperasi UMKM," ujarnya. Oleh karena itu, Sitti berharap di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi-Audy Joinaldi hal ini bisa menjadi salah satu program prioritas.(*/SS)

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga