Langgam.id-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta semua pihak terkait melapor saat menemukan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak sesuai spesifikasinya.
Supardi menyebut seluruh unsur terkait harus dapat mengawasi bantuan-bantuan Pemprov yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian. Hal ini menanggapi bantuan Pemprov untuk sektor perternakan sapi yang tidak sesuai spesifikasi beberapa waktu lalu.
"Jika hal tersebut terjadi silahkan laporkan kepada DPRD dan dinas terkait," katanya sebagaimana dikutip dari halaman resmi DPRD Sumbar, Jumat (7/1/2022).
Dia menjelaskan, mencairkan bantuan dari pemerintah tidak semudah membalikan telapak tanga. Bahkan ada yang merupakan dana pokok pikiran dewan yang diditipkan kepada dinas terkait. Harusnya apa yang disepakati itu lah yang diterima masyarakat.
Anggaran bantuan yang digelontor untuk masyarakat menurutnya bernilai miliaran rupiah, sehingga apa yang disjanjikan harus sesuai spesifikasinya. Jika ada tidak memenuhi spesifikasi maka Gubernur pertama sekali harus menegur kepala dinas.
"Bantuan-bantuan yang direalisasikan oleh pemerintah salah satunya bersumber dari uang pajak yang dibayar oleh masyarkat. jika bantuan itu terkelola dengan baik ekonomi membaik, maka penerimaan pajak untuk pemerintah pun meningkat," katanya.
Supardi mengingatkan bagi pihak penerima manfaat jangan main tanda tangan saja kepada pihak ke tiga untuk memenuhi laporan administrasi. Harusnya diperiksa terlebih dahulu semua sesuai.
Sementara itu anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Hidayat mengingakan rekanan yang ikut dalam proses tender harus bertanggung jawab jika ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Harusnya masyarakat menerima bantuan Pemprov sesuai apa yang telah dijanjikan.
"Jangan asal menujuk rekanan, nanti imbasnya kepada kepala dinas," katanya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar, Erinaldi mengatakan sebelumnya dirinya telah menduga hal ini akan dipersoalkan di kemudian hari. Memang ada beberapa kendala, salah satunya tidak sesuai spek teknis.
"Ini yang tidak diterima tim seleksi kita yang diterima hanya 40 persen, sehingga nantinya ada penggantian dari rekanan," ujarnya. (*)
