Langgam.id - Pasto Efendi sejenak meninggalkan pekerjaan. Sapu di tangan direbahkan di atas trotoar. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang itu sontak berjalan ke depan spanduk bertuliskan "Sumatra Barat menolak pelemahan KPK!".
"Tolong foto saya dengan papan tulis ini satu, bang," pinta pria 35 tahun ini kepada salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Papan dengan panjang 30 centimeter dengan lebar 20 centimeter yang dimaksud Efendi adalah simbol untuk dukungan terhadap KPK. Bertuliskan, "Saya mau capim KPK yang berintegritas".
"Makasih bang (fotonya). Kita dukung KPK," sahut Efendi usai berswafo dengan papan tulis itu.
Efendi satu dari sekian pasukan oranye yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan solidaritas selamatkan KPK Minggu (1/9/2019) pagi kemarin di Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Aksi Efendi inipun dipuji para Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Bagi Efendi, tak salah masyarakat membela KPK. Menurutnya, lembaga anti rasuah itu sangat diperlukan. Maka itu, pimpinan KPK kedepan harus berintegritas demi selamatkan Indonesia
"Kita melihat KPK di Indonesia sangat diperlukan. Karena begitu banyak (diberantas) tindakan korupsi di lembaga lain dan pejabat di daerah," kata Efendi.
Ia berharap pimpinan KPK yang terpilih kedepan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lainnya. Hal ini seperti pimpinan yang sudah-sudah sebelumnya.
"Itu yang kita inginkan. Siapapun pimpinan KPK kita dukung, tetapi benar-benar bisa melihat kondisi keadaan sekarang. Karena masyarakat sudah menyerit-menyerit di mana-mana. Kita dukung KPK," katanya.
Seperti diketahui, saat car free day di Padang, Minggu, Koalisi Antikorupsi Masyarakat Sipil melakukan aksi solidaritas selamatkan KPK. Aksi itu, bentuk protes seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang saat ini sedang berlangsung di Jakarta.
Proses seleksi capim KPK saat ini telah masuk tahap 20 nama lulus profile assessment. Berikutnya, akan disaring dan masuk tahap 10 besar nama yang diserahkan ke anggota DPR RI.
Namun Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) capim KPK itu tak transparan dan terbuka. Selain itu, sebagian capim KPK yang lolos belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Aksi ini bentuk solidaritas dari kami untuk menunjukkan sikap bahwa kita masih melakukan penjagaan dan pengawalan terhadap proses capim KPK yang sedang berlangsung. Sejak awal telah menolak unsur Pansel yang dibentuk Presiden," ujar perwakilan aksi, Hemi Labour Febrinandez kepada wartawan.
Selain masalah latar belakang capim KPK, ia mengatakan, para pansel juga terbukti melanggar etik. Di antaranya, pansel yang tidak berintegritas dan berjiwa antikorupsi yang kuat.
"Tuntutan kami adalah agar Presiden membubarkan pansel. Kemudian membentuk pansel yang independen untuk menyeleksi capim secara mandiri. Kita berharap untuk semua capim diulang seleksi," katanya. (Irwanda/HM)
