Langgam.id - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menyoroti sistem OSS (Online Single Submission) versi baru yang menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya seperti perizinan yang tumpang tindih dan PAD daerah yang berpotensi berkurang.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade saat rapat kerja bersama Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (22/9/2021)
"Saya mendapat banyak keluhan dari kepala daerah terkait dengan izin yang tumpang tindih pasca diberlakukannya OSS yang baru. Sebagai contoh, seperti izin lokasi," ucap Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, izin lokasi yang diurus oleh Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seringkali izinnya keluar tanpa adanya koordinasi dengan kepala daerah.
Contoh terangnya, kasus di Kabupaten Tangerang, izin bupati masih berlaku sampai 2022. Tapi tiba-tiba keluar juga izin baru dari Kementerian ATR, sehingga tumpang tindih dan membingungkan.
“Kami meminta agar Kementerian Investasi/Kepala BKPM dapat segera memperbaiki soal perizinan ini sehingga tidak lagi tumpang tindih,” beber ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre juga menyoroti soal pendapat PAD daerah yang berkurang akibat diberlakukannya OSS versi baru. Salah satunya terkait dengan IMB.
"Masalah lain misal soal persetujuan bangunan, atau IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Banyak Perda yang menjadikan IMB ini sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi dengan adanya UU Cipta Kerja izin ini hanya menjadi persetujuan bangunan saja,” ungkap ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Baca juga: Atasi Ancaman Smelter China, Andre Rosiade Minta Menteri Investasi Turun Tangan
Otomatis, terang Andre, sejak OSS versi lama berubah menjadi OSS versi baru per 9 Agustus 2021 lalu, karena tidak ada peraturan peralihan dilevel daerah, koordinasinya menjadi berantakan.
“Akhirnya terjadi kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah untuk mensinkronkan dengan OSS versi yang baru karena sistemnya benar-benar berbeda dan tidak konek sama sekali. Efeknya PAD daerah berkurang," tuturnya.
Andre mengungkapkan, dirinya dihubungi beberapa asosiasi kepala daerah, baik bupati maupun wali kota untuk menyuarakan persoalan ini ke Kementerian Investasi/Kepala BKPM.
Andre mengharapkan, setelah rapat kerja dengan Komisi VI ini, Menteri Bahlil berkenan segera menyelesaikan persoalan ini dengan segera mengundang kepala daerah. Baik wali kota ataupun bupati untuk berkoordinasi agar masalah ini dapat selesai.
"Bagaimanapun juga pemerintah daerah akan mendukung gerak cepat pemerintah pusat. Tentu harus bersinergi jangan sampai kita ingin perizinan cepat tetapi disisi lain PAD daerah menjadi berkurang. Ini harus disinergikan," harap Andre.
