Langgam.id - Pemerintah Kota Padang juga melakukan penyekatan bagi masyarakat ingin masuk dalam kota mengunakan tranportasi jalur laut selama PPKM Darurat. Dua pos penyekatan didirikan di dua pelabuhan.
Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, upaya penyekatan ini perlu dilakukan agar Padang bebas warga dari luar kota. Pemberlakuan penyekatan sampai tanggal 20 Juli 2021.
"Antisipasi juga kapal perintis. Ini pos juga didirikan di Pelabuhan Bungus dan Muara," kata Imran saat rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bersama unsur Forkopimda di rumah dinas wali kota, Senin (12/7/2021).
Baca juga: Ikut Fatwa MUI, Pemprov Sumbar Izinkan Pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid
Imran mengungkapkan, bagi penumpang kapal wajib melangkapi surat vaksinasi atau Rapid Antigen jika masuk ke dalam kota selama PPKM Darurat di Padang. Kalau tidak punya maka disuruh balik naik kapal lagi.
"Ini perlu kita lakukan, supaya sampai tanggal 20 Juli Kota Padang clear dari orang luar yang masuk ke kota kita," jelasnya.
Sementara untuk jalur transportasi darat, empat pos penyekatan selama PPKM Darurat juga didirikan di perbatasan Kota Padang. Di antaranya dua pos di wilayah perbatasan Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman.
Selanjutnya, satu pos di perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian perbatasan Kota Padang dengan Solok.
"Ini pos akan didirikan 24 jam. Itu personel berdinas mulai pukul 08.00 WIB dibagi tiga shift sampai tanggal 20 Juli," ujar Imran.
"Jadi 12 jam satu shift. Di situ (pos penyekatan) kami berharap ada gabungan unsur Forkopimda yang paham soal antigen dan surat vaksin," sambungnya.
Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, aturan penyekatan ini dimulai pada Selasa (12/7/2021). Pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyebarkan surat edaran.
"Efektif besok, karena hari ini kami baru selesai rapat bersama Forkopimda. Hari ini kami sosialisasi, menyampaikan surat edaran," katanya. (Irwanda/ABW)
