Langgam.id – Pusat Kajian Kebencanaan (PKK) Universitas Negeri Padang (UNP) telah banyak melakukan terobosan. Kali ini, lembaga yang fokus menjalankan fungsinya sebagai lembaga ilmiah bidang kebencanaan itu, menelurkan SOP mitigasi bencana.
Ketua PKK UNP Rusnardi Rahmat mengatakan lembaganya sudah berhasil menyusun standar operasional prosedur (SOP) migitasi bencana.
“Kami sudah punya SOP mitigasi bencana, sebagai wujud kesiapsiagaan UNP dalam mengantisipasi bencana,” katanya, dikutip dari laman resmi institusi, Jumat (26/7/2019).
PKK juga menunjukkan eksistensinya dalam berbagai kegiatan antisipasi kebencanaan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.
“Aksi PKK salah satunya memasang tanda siaga dan petunjuk evakuasi bencana serta titik kumpul di seluruh gedung perkantoran dan perkuliahan sebagai wujud kesiapsiagaan UNP, untuk antisipasi bencana gempa dan tsunami,” kata Rusnardi.
Lebih jauh, ia mengatakan keberadaan PKK di UNP telah terlibat mengantisipasi resiko bencana bagi warga kampus dan masyarakat sekitar pada umumnya.
Saat ini PKK UNP menempati sekretariat gedung Pascasarjana UNP lantai 2. Kedepan, lembaga tersebut sedang menyiapkan kerjasama bidang riset internasional dengan beberapa perguruan tinggi di Jepang.
Hal itu juga sejalan dengan RIP Penelitian Nasional dan UNP, khususnya yang tentang studi kebencanaan di daerah rawan bencana.
“Berkat bekerjasama dengan LP3M UNP, PKK ikut andil dengan lahirnya Mata Kuliah Umum Manajemen Kebencanaan di UNP sejak 2018 yang lalu dan itu sangat beralasan, karena kampus UNP merupakan salah satu kampus yang berada di zona merah dan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bencana,” terangnya.
Wakil Direktur I Pascasarjana UNP Atmazaki menyebutkan UNP sedang menunggu izin pembukaan prodi magister mitigasi bencana.
“Karena bersifat multidisiplin ilmu, rektor mengizinkan pembukaan prodi tersebut di pascasarjana,” kata Guru Besar Bahasa Indonesia ini.
