DataLanggam - Sejumlah literatur mencatat tanggal 8 Januari dalam sejarah Sumatra Barat. Pada tanggal tersebut, terjadi peristiwa yang bertempat atau terkait dengan Sumbar di masa lalu. Berikut catatan sejarah itu:
8 Januari 1944
Chatib Sulaiman Rintis Pendirian Giyugun
.
Padang - Chatib Sulaiman menghadiri pertemuan untuk membentuk kelompok-kelompok pendukung Giyugun (laskar suka rela bentukan tentara Jepang) di Padang. Chatib Sulaiman berkeliling Sumbar untuk membentuk Giyugun setelah sebelumnya pada 14 Oktober 1943, ia mempelopori Kantor Pusat untuk pembentukan pasukan suka rela.
.
Sumber: Audrey Kahin dalam "Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998" (2005) hlm 145-149
8 Januari 1947
Pesawat Belanda Tembaki Rumah Sakit dan Rumah di Indarung
.
Indarung - Pesawat Mustang dan Michel milik angkatan perang Belanda menembaki komplek rumah sakit dan rumah anggota Batalyon I Resimen III Harimau Kuranji di Indarung dengan peluru, roket dan bom. Sejumlah pejuang gugur dan luka-luka. Petugas kesehatan mengungsikan pasien dari rumah sakit.
.
Sumber: Letkol (Purn) Sjoeib dalam "Pejuang Kemerdekaan Sumbar-Riau: Pengalaman Tak Terlupakan, Volume 2" (2001) hlm 57-58
8 Januari 1967
Tokoh Pers Djamaluddin Adinegoro Berpulang
.
Jakarta - Djamaludin Adinegoro, pejuang dan salah tokoh pers Indonesia wafat di Jakarta pada 8 Januari 1967. Ia lahir di Talawi, Sawahlunto pada 14 Agustus 1904. Adinegoro adalah adik seayah Muhammad Yamin. Sempat kedokteran di STOVIA, namun kemudian lebih tertarik pada jurnalistik. Lawatannya ke Eropa melahirkan Buku "Melawat ke Barat". Karya-karya jurnalistiknya yang mengkritik kolonialisme. Namanya diabadikan oleh PWI sebagai anugerah terhadap karya-karya jurnalistik terbaik.
.
Sumber:
- Masoed Abidin dkk dalam "Ensiklopedi Minangkabau" (2005) hlm 129
- Soebagijo Ilham Notodidjojo dalam "Sebelas Perintis Pers Indonesia" (1976) hlm 39
- Marthias Dusky Pandoe "Jernih Melihat cermat Mencatat" 2010 hlm 100
8 Januari 1951
PP Pembekuan DPR Sumatra Tengah Resmi Diundangkan
.
Jakarta - Menteri Kehakiman Wongsonegoro secara resmi mengundangkan PP No 1 tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Derah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu. Pembubaran ini diumumkan Kabinet Perdana Menteri Natsir pada 6 Januari 1951. PP ini sendiri ditandatangani Presiden Sukarno pada 5 Januari 1951.
.
Pasal 2 PP ini mengatur, Pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Tengah untuk sementara waktu dijalankan oleh seorang Gubernur, Kepala Daerah yang diangkat oleh Pemerintah, bersama-sama dengan satu Dewan, yang terdiri dari seorang Ketua, yaitu Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya 4 dan sebanyak- banyaknya 6 orang anggota.
.
Pasal 3 PP ini mengatur, samping menjalankan tugas pemerintahan pada umumnya Dewan yang tersebut dalam pasal 2 ayat I diberi tugas-kewajiban dalam waktu yang singkat, selama-lamanya 6 bulan, menyelenggarakan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan-peraturan berdasarkan atas Undang-undang No. 22 tahun 1948.
.
Pembekuan ini buntut penolakan DPRST terhadap penunjukan Ruslan Mulyoharjo sebagai gubernur Sumatra Tengah oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menunjuk tokoh lain di luar empat calon yang diusulkan DPRST.
.
Sumber:
- PP Nomor 1 Tahun 1951
- Gusti Asnan dalam " ‘Dinamika Pemekaran Wilayah di Sumatera Tengah’ dalam Buku "Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an" (2011) hlm 139
.
Baca Juga: Aksi DPR Sumatra Tengah, Awal Perlawanan pada Pemerintah Pusat
