6 Bulan di Papua, Puluhan Personel Brimob Polda Sumbar Kembali ke Ranah Minang

Langgam.id – Sebanyak 99 personel Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) telah kembali dan menginjakan kaki di Ranah Minang usai menjalankan tugas dalam pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto, menyambut langsung para abdi negara yang tergabung dalam operasi amole Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Papua itu pada Rabu (22/1/2020). Para personel Brimob Polda Sumbar ini telah menyelesaikan tugas selama enam bulan.

“Satbrimob Polda Sumbar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasukan power on hand. Para personel ini andalan Kapolri yang telah dipercaya untuk melaksanakan tugas operasi amole pengamanan PT Freeport Indonesia,” ujar Toni dalam sambutannya.

Ia mengatakan, selama kurun waktu penugasan para personel Satbrimob Polda Sumbar tidak ada satu pun laporan pelanggaran. Hal ini tentu cukup membanggakan. Meskipun demikian, Toni turut berdukacita terkait adanya salah satu personel yang gugur saat menjalankan tugas.

“Selaku Kapolda Sumbar beserta jajaran, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil Satgas BKO yang telah menjaga nama baik Polda Sumbar selama bertugas dalam operasi amole di PT Freeport Indonesia,” katanya.

Toni berpesan kepada seluruh personel Brimob Polda Sumbar yang telah melaksanakan tugas untuk menjadikan pengalaman penugasan itu sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi tugas yang akan datang.

“Jangan sampai keberhasilan ini menjadi berpuas diri sehingga menimbulkan sikap arogan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi Polri. Segera menyesuaikan diri dengan situasi di kesatuan, dan persiapkan diri untuk menghadapi tugas ke depan,” pesannya.

Ia mengungkapkan, tugas dan tanggungjawab besar batu telah menanti di tahun 2020 ini. Pasalnya, memasuki tahun politik penyelenggaraan Pilkada Serentak, khususnya wilayah hukum Polda Sumbar.

“Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini, terdapat berbagai kerawanan. Agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, ini memerlukan perhatian serius untuk diantisipasi sejak dini,” tuturnya. (Irwanda/ICA)