42 Alat Peringatan Dini Tsunami Tersebar di 7 Daerah di Sumbar, Begini Kondisinya Kini

Langgam.id-alat peringatan dini tsunami

Ilustrasi. [foto: canva.com]

Langgam.id – Pemprov Sumbar membutuhkan sebanyak sekitar 300 unit alat peringatan dini tsunami atau yang disebut dengan tsunami early warning system di sepanjang pantai yang berada di tujuh kabupaten kota sebagai alat mitigasi bencana.

Sebagaimana diketahui, hari ini Kamis (30/9/2021), tepat 12 tahun terjadinya gempa besar berkekuatan 7,6 skala richter pada 30 September 2009.

Mengantisipasi dampak gempa besar yang diiringi tsunami terjadi, Pemprov Sumbar telah memasang alat peringatan dini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman mengatakan, saat ini ada 42 alat peringatan tsunami yang tersebar di sejumlah lokasi dekat pantai yang tersebar di tujuh kabupaten kota.

Alat ditempatkan terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Adapun, tujuh daerah yang dipasangi alat peringatan dini adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kita pasang di wilayah-wilayah pesisir, namun belum semua dipasang di daerah yang padat penduduk karena keterbatasan,” katanya.

Ia menambahkan, alat itu terus dilakukan perawatan. Kemudian, untuk menjaga fungsinya, BPBD rutin uji coba dengan membunyikan alat itu setiap tanggal 26 setiap bulannya.

“Ujicoba dilakukan juga dalam rangka latihan rutin untuk menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa berpotensi tsunami,” bebernya.

Pihaknya juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan sejumlah pelatihan kepada relawan.

Baca juga: Peringatan 12 Tahun Gempa 30 September di Padang Digelar Sederhana

Sehingga saat bencana terjadi, tidak gagap lagi menghadapinya. Seperti edukasi yang dilakukan di Mentawai kepada masyarakat.

“Kalau untuk daerah Kepulauan Mentawai diambil langkah-langkah evakuasi mandiri, tidak harus menunggu aba-aba dari pemerintah. Kalau gempa dirasakan keras, langsung evakuasi mandiri dan evakuasi ke wilayah yang tinggi,” katanya.

90 Alat Masih Baik

Erman menjelaskan, dari 42 alat peringatan dini tsunami yang tersebar di tujuh kabupaten kota di Sumbar, 38 diantaranya adalah milik BPBD, sementara empat diantaranya milik BMKG.

Semua alat itu ungkap Erman, berfungsi dengan baik. Namun memang ada yang dalam perbaikan.

“Berdasarkan uji coba terakhir, sekitar 90 persen alat masih berfungsi dengan baik. Sementara yang lainnya menjalani perawatan misalnya penggantian baterai dan perbaikan pesawat atau servis mesinnya,” ucapnya.

Semua perawatan tersebut ungkap Erman, dilakukan oleh pihak ke tiga. Untuk menjaga fungsinya alat rutin dihidupkan setiap satu kali sebulan.

Ia menambahkan, bahwa alat tersebut lokasinya juga termasuk aman. Apalagi kesadaran masyarakat juga sudah lebih tinggi untuk sama-sama menjaganya.

“Lokasinya di ketinggian, biasanya di atas gedung perkantoran dan pihak perkantoran biasanya juga menjaganya dengan baik karena kita percayakan kepada mereka untuk menjaganya juga,” katanya.

Ia mengatakan, setidaknya Sumbar butuh sekitar 300 alat peringatan dini tsunami itu. Pihaknya terus mengusahakan penambahan dan itu dilakukan secara bertahap.

Baca Juga

Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur