42 Alat Peringatan Dini Tsunami Tersebar di 7 Daerah di Sumbar, Begini Kondisinya Kini

Langgam.id-alat peringatan dini tsunami

Ilustrasi. [foto: canva.com]

Langgam.id - Pemprov Sumbar membutuhkan sebanyak sekitar 300 unit alat peringatan dini tsunami atau yang disebut dengan tsunami early warning system di sepanjang pantai yang berada di tujuh kabupaten kota sebagai alat mitigasi bencana.

Sebagaimana diketahui, hari ini Kamis (30/9/2021), tepat 12 tahun terjadinya gempa besar berkekuatan 7,6 skala richter pada 30 September 2009.

Mengantisipasi dampak gempa besar yang diiringi tsunami terjadi, Pemprov Sumbar telah memasang alat peringatan dini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman mengatakan, saat ini ada 42 alat peringatan tsunami yang tersebar di sejumlah lokasi dekat pantai yang tersebar di tujuh kabupaten kota.

Alat ditempatkan terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Adapun, tujuh daerah yang dipasangi alat peringatan dini adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Kita pasang di wilayah-wilayah pesisir, namun belum semua dipasang di daerah yang padat penduduk karena keterbatasan," katanya.

Ia menambahkan, alat itu terus dilakukan perawatan. Kemudian, untuk menjaga fungsinya, BPBD rutin uji coba dengan membunyikan alat itu setiap tanggal 26 setiap bulannya.

"Ujicoba dilakukan juga dalam rangka latihan rutin untuk menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa berpotensi tsunami," bebernya.

Pihaknya juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan sejumlah pelatihan kepada relawan.

Baca juga: Peringatan 12 Tahun Gempa 30 September di Padang Digelar Sederhana

Sehingga saat bencana terjadi, tidak gagap lagi menghadapinya. Seperti edukasi yang dilakukan di Mentawai kepada masyarakat.

"Kalau untuk daerah Kepulauan Mentawai diambil langkah-langkah evakuasi mandiri, tidak harus menunggu aba-aba dari pemerintah. Kalau gempa dirasakan keras, langsung evakuasi mandiri dan evakuasi ke wilayah yang tinggi," katanya.

90 Alat Masih Baik

Erman menjelaskan, dari 42 alat peringatan dini tsunami yang tersebar di tujuh kabupaten kota di Sumbar, 38 diantaranya adalah milik BPBD, sementara empat diantaranya milik BMKG.

Semua alat itu ungkap Erman, berfungsi dengan baik. Namun memang ada yang dalam perbaikan.

"Berdasarkan uji coba terakhir, sekitar 90 persen alat masih berfungsi dengan baik. Sementara yang lainnya menjalani perawatan misalnya penggantian baterai dan perbaikan pesawat atau servis mesinnya," ucapnya.

Semua perawatan tersebut ungkap Erman, dilakukan oleh pihak ke tiga. Untuk menjaga fungsinya alat rutin dihidupkan setiap satu kali sebulan.

Ia menambahkan, bahwa alat tersebut lokasinya juga termasuk aman. Apalagi kesadaran masyarakat juga sudah lebih tinggi untuk sama-sama menjaganya.

"Lokasinya di ketinggian, biasanya di atas gedung perkantoran dan pihak perkantoran biasanya juga menjaganya dengan baik karena kita percayakan kepada mereka untuk menjaganya juga," katanya.

Ia mengatakan, setidaknya Sumbar butuh sekitar 300 alat peringatan dini tsunami itu. Pihaknya terus mengusahakan penambahan dan itu dilakukan secara bertahap.

Baca Juga

Bahasa Kita, Identitas Kita: Memperkuat Rasa Cinta Terhadap Bahasa Indonesia
Bahasa Kita, Identitas Kita: Memperkuat Rasa Cinta Terhadap Bahasa Indonesia
Andra Soni berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota
Andra Soni, Putra Asal Limapuluh Kota yang Unggul di Quick Count Pilkada Banten
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Marapi di Sumatra Barat dari Level II (Waspada) menjadi Siaga
Gunung Marapi Siaga, BPBD Sumbar Aktifkan Posko dan Siapkan Mitigasi
Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik