Langgam.id — Pembangunan empat Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Sumatera Barat mulai memasuki tahap konstruksi. Pembangunan ditandai dengan penandatanganan kontrak yang berlangsung di Ruang Jabal Tsur, Asrama Haji Kelas I Tabing Padang, Jumat (21/8/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, pembangunan PLHUT merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan haji dan umrah di daerah.
Menurutnya, keberadaan PLHUT nantinya tidak sekadar menjadi kantor pelayanan administrasi. Fasilitas tersebut juga akan menjadi tempat pendaftaran sekaligus pembinaan manasik bagi jemaah haji.
“Bangunan yang akan kita buat ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Jemaah yang akan menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran dan memperoleh pembinaan di PLHUT,” ujar Rifki, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Empat PLHUT yang mulai dibangun berada di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penandatanganan kontrak pembangunan turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Sumbar Amrizal, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Yudi Hidayat, Arsiparis Ahli Muda Uswatman, Pejabat Pengadaan Hendri Nofrizal dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adlis Ristiardi.
Hadir pula kepala kantor Kemenhaj dari empat kabupaten tersebut bersama jajaran, serta pihak pengawas dan rekanan yang akan mengerjakan pembangunan.
Dalam arahannya, Rifki meminta seluruh pihak memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan agar pekerjaan tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas dan akuntabilitas.
“Mohon diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala kantor Kemenhaj di masing-masing daerah melakukan pemantauan pembangunan secara rutin. Perkembangan pekerjaan diminta dilaporkan secara berkala melalui grup koordinasi yang telah dibentuk.
Rifki menilai koordinasi antara PPK, pengawas, rekanan konstruksi dan tim teknis menjadi salah satu kunci agar pembangunan berjalan lancar. Jika ditemukan kendala di lapangan, persoalan tersebut diharapkan dapat segera dicarikan solusi.
“Jangan sampai persoalan di lapangan baru diketahui setelah pekerjaan berjalan jauh. Koordinasi harus terus dilakukan agar setiap kendala bisa segera ditangani,” ujarnya.
Pembangunan empat PLHUT ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem layanan haji dan umrah di Sumatera Barat. Kanwil Kemenhaj Sumbar juga tengah mengusulkan pembangunan PLHUT di sejumlah daerah lainnya untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Dengan bertambahnya PLHUT, layanan kepada masyarakat diharapkan semakin mudah diakses, terutama dalam proses pendaftaran dan pembinaan jemaah sebelum melaksanakan ibadah haji. (HER)
