4.800 Makam di Kota Padang Menunggak Retribusi

Langgam.id-retribusi makam

Sejumlah makam diberi tanda silang oleh otoritas pengelola TPU Tunggul Hitam karena menunggak retribusi makam. [foto: Afdal/langgam.id]

Langgam.id – Sebanyak 4.800 makam di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menunggak restribusi dan terancam terhimpit apabila ahli waris tidak segera membayar sewa tanah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum (UPTD TPU) Kota Padang Linda Afriani mengatakan, makam yang menunggak tersebut tersebar di 3 TPU, mulai dari TPU Air Dingin, TPU Bungus dan TPU Tunggul Hitam.

“Kita melakukan penghitungan pembayaran update setiap hari. Sekarang ada sekitar 4.800 makam yang menunggak retribusi,” ujarnya, Jumat, (3/11/2023).

Katanya, bayaran kepada ahli waris dihitung satu kali dua tahun dengan rata-rata Rp150.000 per makam. Hitunggan itu berdasarkan luas tanah yang dipakai untuk makam, satu meter tanah membayar Rp75.000.

“Rata-rata makam untuk satu orang 2 meter, jadi ahli waris membayar Rp150.000 per satu kali dua tahun,” lanjutnya.

Ia mengatakan, tindakan yang diambil terhadap makam yang menunggak retribusi akan diberikan tanda silang pada batu nisan.

“Cara menghitungnya, misalnya meninggal pada 1-1-2020 sudah diberikan izin selama 2 tahun (1-1-2020 sampai dengan 1-1-2022) maka pembayaran izin berikutnya yaitu periode tgl 1-1-2022 sampai dengan 1-1-2024,” jelasnya.

Lanjutnya, kami menghimbau kepada semua ahli waris untuk segera melakukan dan melunasi pembayaran. “Apabila sudah lama tidak dibayar maka makam tersebut terancam dihimpit dengan makam yang baru. Permintaan untuk tanah makam setiap harinya banyak,” ujarnya.

“Sejauh ini memang sudah ada makam yang dihimpit, kita prioritas terhadap makam lama dan itu memang sudah rata dengan tanah serta ahli waris sudah tidak bisa dihubunggi sama sekali,” tuturnya. (LSM/Fs)

Baca Juga

Krisis Air Bersih: Kelurahan Korong Gadang Padang Butuh 16 Sumur Bor, Baru 9 Terpenuhi 
Krisis Air Bersih: Kelurahan Korong Gadang Padang Butuh 16 Sumur Bor, Baru 9 Terpenuhi 
Korban Bencana di Huntara Kapalo Kota Padang Pertanyakan Kepastian Huntap
Korban Bencana di Huntara Kapalo Kota Padang Pertanyakan Kepastian Huntap
Stafsus Mendagri Nilai Padang Jadi Daerah Respons Cepat Pemulihan Pascabenca 
Stafsus Mendagri Nilai Padang Jadi Daerah Respons Cepat Pemulihan Pascabenca 
Alokasi Dana TKD Tambahan Rp371 M, Pemerintah Pusat Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Padang
Alokasi Dana TKD Tambahan Rp371 M, Pemerintah Pusat Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Padang
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Daftar Lokasi Nobar Final Piala Dunia 2026 di Sumbar
Daftar Lokasi Nobar Final Piala Dunia 2026 di Sumbar