DataLanggam – Sejumlah literatur mencatat tanggal 29 Desember dalam sejarah Sumatra Barat. Pada tanggal tersebut, terjadi sejumlah peristiwa di masa lalu di wilayah Sumbar. Peristiwa-peristiwa tersebut, terjadi pada 1948 dan 1997:
29 Desember 1948
PDRI Ubah Pemerintahan Sipil Jadi Militer
.
Koto Tinggi – Panglima Tentara Teritorium Sumatra Kolonel Hidayat datang ke basis Residen Sumatra Barat Mr. Sutan Mohammad Rasjid yang juga menteri Keamanan PDRI di Koto Tinggi, Limapuluh Kota. Hasil rapat kedua pimpinan memutuskan mengubah bentuk pemerintahan sipil menjadi pemerintahan militer untuk memudahkan koordinasi perjuangan. Sehingga, setelah itu pimpinan sipil menjadi gubernur militer, bupati militer, camat militer dan wali nagari berubah jadi wali perang. Sementara, rombongan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara yang bergerilya di wilayah Riau menuju Teluk Kuantan. Di pinggir Kota Bukittinggi, tentara Belanda menembaki front pejuang dengan mortir dan meriam.
.
Sumber:
– Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 338
– Abdul Haris Nasution dalam “Sekitar perang kemerdekaan Indonesia: Perang gerilya semesta II” (1979) hlm 241
29 Desember 1997
Muchlis Ibrahim Dilantik Jadi Gubernur Sumbar
.
Padang – Mendagri Yogie SM melantik Mayjen TNI Muchlis Ibrahim menjadi gubernur Sumbar dalam sidang paripurna DPRD Tingkat I. Sebelumnya, sejak Oktober 1993, Muchlis Ibrahim adalah wakil gubernur yang mendampingi Gubernur Hasan Basri Durin. Muchlis lahir di Ampek Angkek, Agam pada 13 Oktober 1942. Ia merupakan alumni Akmil tahun 1965 dan berkarir di TNI hingga menjadi Inspektur Kodam I Bukit Barisan dengan pangkat Brigjen. Muchlis mundur dari jabatan gubernur pada 13 Maret 1999 karena Mendagri Syarwan Hamid tidak menerima usulan wakil gubernur yang diinginkan Muchlis, setelah beberapa usulannya sebelum itu juga tak diindahkan Mendagri.
.
Sumber:
– Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau dalam “Ensiklopedi Minangkabau” (2005) hlm 278
– Audrey Kahin, dalam “Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998” (2005) hlm 433.
Discussion about this post