Langgam.id - Sebanyak 28 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Sumatera Barat (Sumbar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut memberikan kontribusi selain dinas pendidikan.
"Dengan adanya BLUD di 28 SMK ini, OPD lain harus turut andil. Jangan hanya Dinas Pendidikan saja," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat launching di aula kantor gubernur, Rabu (28/9/2022).
Dicontohkan, setelah SMKN 8 Padang berhasil memproduksi batik, tanggung jawab promosi ada pada dinas pariwisata. Kemudian, pegawai di OPD wajib memakai dan membeli produk batik hasil karya siswa siswi SMK.
Menurutnya, upaya memberi pendidikan terbaik, anak bangsa harus dibimbing hingga berdaya saing. Salah satunya, dengan mendorong SMK se Sumbar lebih maju dan berdaya.
Setelah menjadi BLUD, SMK diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan siswa untuk memasuki dunia kerja. Gubernur sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) pada 5 kepala sekolah perwakilan.
Gubernur berharap dengan menerapkan sistem BLUD itu SMK bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Pengembangan Teaching Factory (TEFA) selama ini mengalami kendala di SMK dalam pengelolaan keuangan. Pembentukan BLUD diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut sebagai payung hukum.
Kepala Dinas Pendidikan Barlius mengatakan, tujuan launching BLUD untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam menciptakan berbagai macam karya bernilai jual dan mampu bersaing di pasar kerja. Kemudian mengembangkan bakat potensi dan kreatifitas siswa, serta penguatan kelembagaan SMK.
Baca Juga: Biayai Kuliah Sendiri, ANS Japan Academy Bidik Lulusan SMK di Sumbar
"BLUD juga membuat pelayanan di SMK negeri menjadi efektif dan efisien. Pihak sekolah bebas berinovasi dan penerapan BLUD di SMK didukung dengan adanya penerapan teaching factory," kata Barlius.
—
