18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning

Perwakilan Ombudsman RI Sumatra Barat mengungkap temuan maladminitrasi dalam penertiban Kawasan Lembah Anai oleh Gubernur Sumbar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi. [foto: Ist]

Langgam.id – Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) telah menuntaskan penilaian kepatuhan. Hasilnya secara nasional telah diumumkan.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengapresiasi Pemprov Sumbar yang berhasil meraih peringkat 6 nasional dengan rapor hijau.

Sementara, untuk kabupaten/kota, terang Adel, dari 19 kabupaten/kota, 18 di antara memperoleh predikat rapor hijau.

“Sementara Kepulauan Mentawai satu-satunya yang berada di zona kuning,” ujar Adel dalam keterangan tertulisnya diterima langgam.id, Sabtu (6/1/2024).

Untuk kepatuhan Polres, kata Adel, 12 Polres dengan rapor hijau dan 7 Polres meraih rapor kuning.

Sedangkan untuk Kantor Pertanahan, 9 Kantah mendapat rapor hijau dan 10 Kantah mendapat rapor kuning.

Secara rinci, ungkap Adel, hasil penilaian kepatuhan akan disampaikan dalam anugerah kepatuhan 2023 yang akan dilaksanakan 8 Januari 2024 di Auditorium Gubernur Sumbar.

“Sekali lagi kita berharap, hasil penilaian kepatuhan dapat menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk memperbaiki layanannya di tahun yang akan datang,” ucap Adel.

“Jangan segan-segan untuk menjadikan hasil kepatuhan, sebagai instrumen untuk merotasi dan memutasi kepala unit penyelenggara layanan,” harap Adel. (*/yki)

Baca Juga

Ombudsman Minta Pemprov Sumbar Sinkronkan Data Aset Kendaraan yang Sudah Dihibahkan
Ombudsman Minta Pemprov Sumbar Sinkronkan Data Aset Kendaraan yang Sudah Dihibahkan
Kendaraan Sudah Dihibahkan tapi Masih Jadi Aset Pemprov, Ombudsman Minta Administrasi Dibereskan
Kendaraan Sudah Dihibahkan tapi Masih Jadi Aset Pemprov, Ombudsman Minta Administrasi Dibereskan
Ombudsman Sumbar Sentil Pemprov Soal Kendaraan Dinas Menunggak Pajak
Ombudsman Sumbar Sentil Pemprov Soal Kendaraan Dinas Menunggak Pajak
Ombudsman Soal Dugaan Asusila 2 ASN Pemprov Sumbar: Regulasi dan Pemeriksa Harus Progresif
Ombudsman Soal Dugaan Asusila 2 ASN Pemprov Sumbar: Regulasi dan Pemeriksa Harus Progresif
Alumni UIN Imam Bonjol Nuzron Joher Jadi Ketua Ombudsman RI
Alumni UIN Imam Bonjol Nuzron Joher Jadi Ketua Ombudsman RI
Pungutan Rp200 Ribu Kegiatan Sumbar Teacher Summit 2026, Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi
Pungutan Rp200 Ribu Kegiatan Sumbar Teacher Summit 2026, Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi