Langgam.id- Ditengah pandemi covid-19, Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin tinjau rumah warga yang tidak layak huni yang berada di Kelurahan Lohong dan Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Senin (13/04/2020).
Warga tersebut ialah Ibu Salmiati yang tinggal di Kelurahan Lohong yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang hidup di rumah milik sanak familinya yang bisa dikatakan tidak layak huni. Sedangkan Ibu Mawarti warga Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah juga memiliki rumah yang tidak layak huni, rumah tersebut kondisinya tidak beratap akibat diterjang badai yang membuat atap rumahnya rusak berat.
" Saya cukup terenyuh setelah melihat keadaan salah satu rumah warga di Kelurahan Lohong dan Karan Aur ini, ternyata masih ada warga kita yang memiliki rumah hunian yang jauh dari kata layak ", ungkap Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin.
" Ini sangat memprihatinkan dan tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Pemerintah Kota Pariaman akan membantu warga yang memiliki rumah tidak layak huni tersebut dan membangun rumah barunya ", imbuhnya.
Lebih lanjut, Mardison menginstruksikan kepada dinas terkait Dinas Perkim LH maupun Dinas PU Kota Pariaman untuk melakukan pendataan di tiap rumah tidak layak huni di Kota Pariaman.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PerPerkim LH Kota Pariaman Syukri mengatakan rumah warga atas nama Ibu Salmiati dan Mawarti tersebut memang dikategorikan rumah tidak layak huni.
Kita akan data warga tersebut untuk dapat menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) APBN daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR.
Syukri menambahkan, syarat penerima bantuan tersebut ialah memiliki rumah tidak layak huni yang sifatnya stimulan dan swadaya. Artinya penerima bantuan tersebut harus memiliki swadaya baik swadaya dana, material, dan tenaga. Harus memiliki status rumah yang jelas.
Salah satunya Ibu Salmiati, karena beliau tidak punya rumah sama sekali tapi dia punya tanah maka beliau dikategorikan penerima bantuan pembangunan baru (PB) dari DAK pusat. Sedangkan Ibu Mawarti dikategorikan penerima BSPS yang bersumber dari APBN Provinsi yaitu peningkatan kapasitas sebesar Rp 17,5 juta diberikan dalam bentuk bahan material bangunan.
" Karena pandemic covid-19 belum reda tentu ditunda pelaksanaannya sampai keadaan mulai membaik. Insyaallah tahun 2021 bantuan tersebut segera kita realisasikan ", tutupnya mengakhiri. (Inforial)
