Water Cannon Hingga Raisa Siaga Kawal Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sumbar

Water Cannon Hingga Raisa Siaga Kawal Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sumbar

Water Cannon dan Mobil pengurai massa disiagakan di DPRD Sumbar. (Foto: Irwanda)

Langgam.id - Ratusan personel kepolisian bersiap mengamankan aksi unjuk rasa yang direncanakan dilakukan mahasiswa dan pegiat antikorupsi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar).

Para personel kepolisian yang terlibat pengamanan telah bersiaga melakukan pengamanan. Sebelumnya, mereka menggelar apel pasukan dan diberikan arahan oleh pimpinan.

Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengatakan, setidaknya pihaknya mengerahkan ratusan personel dalam pengamanan aksi kali ini. Selain itu, satuannya juga akan dibantu personel dari Polda Sumbar.

"Hari ini dari kami Polresta mengerahkan 350 personel, sementara yang standby personel dari Polda Sumbar 300 orang.
Estimasi sementara sesuai perkiraan cukup," ujar Yulmar kepada langgam.id di Kantor DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019)

Yulmar mengungkapkan, selain ratusan personel juga terdapat kendaraan operasional yang melekat pada anggota. Di antara barak kuda, mobil water cannon, hingga pengurai massa (Raisa).

"Kendaraan ini sudah melekat ketika ada aksi unjuk rasa. Selain fokus pengamanan, personel tentu kami arahan agar bekerja sesuai SOP," tuturnya.

Begitupun untuk massa, Yulmar berharap tidak ada yang melanggar aturan hukum. Sehingga, aksi dapat berjalan dengan damai dan lancar. Antisipasi arus lalu lintas juga telah disiapkan apabila massa menganggu arus kendaraan.

"Semua sudah kita atur, kalau terjadi kepadatan akan dilakukan pengalihan arus sementara," katanya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa kali ini datang dari para pegiat antikorupsi dan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar. Unjuk rasa ini sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap anggota dewan atas RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi bertajuk #reformasidikorupsi terkait protes revisi UU KPK. Massa menganggap revisi UU KPK sebagai merupakan cara-cara legislatif koruptif, melanggar undang-undang dan bermasalah. (Irwanda/HM)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar, Supardi membeberkan berbagai persoalan dan tantangan ke depan dihadapan pemangku kebudayaan se-Payakumbuh,
Supardi Ajak Pemangku Kebudayaan Payakumbuh Jadikan Budaya sebagai Aset Masa Depan
65 Anggota DPRD Sumbar berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa hingga akhir masa jabatan periode 2019-2024 berakhir.
65 Anggota DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Pekerjaan Tersisa hingga Akhir Masa Jabatan
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak, bundo kanduang alim ulama hingga cadiak panda,
Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Adat Berkontribusi Menjawab Persoalan Sosial
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa potensi besar Payakumbuh yang bisa dikembangkan adalah sektor kuliner. Memang, Payakumbuh
Bimtek WRSE Angkatan Terakhir, Ketua DPRD Sumbar: Kuliner Payakumbuh Harus Mendunia
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Kepala Daerah Sumbar 2023 DPRD Sumbar, berkonsultasi dengan Direktorat
Optimalisasi Pelaksanaan Rekomendasi DPRD ke Kepala Daerah, Pansus LKPJ Konsultasi ke Kemendagri
Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dukung rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Agam. Dengan adanya rencana
Komisi I DPRD Sumbar Kunjungan ke Agam, Pengajuan DOB Bisa Terealisasi Usai Pilkada