Langgam.id - Wali Kota Riza Falepi meminta agar bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19 di Payakumbuh langsung diberikan Rp900 ribu per kepala keluarga.
Wali Kota Riza Falepi memerintahkan jajaran dinas sosial untuk membagikannya tanpa melalui tahapan 1, 2, dan 3 lagi. Artinya setiap penerima dibayarkan tidak Rp300 ribu untuk perbulan. Namun, dibayarkan 3 bulan sekaligus.
Situs resmi Pemko Payakumbuh pada Senin (22///6/2020) merilis, bantuan dari APBD Kota Payakumbuh itu telah dimulai pada 16 Juni 2020 lalu. Untuk Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Latina, serta di 5 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat baru dibagikan sebesar Rp300 ribu per KK.
Namun, mulai pekan ini, wali kota meminta untuk dibagikan langsung. “Pokoknya pekan besok seluruh Bansos ini sudah diterima oleh masyarakat kita. Bisa sekaligus seluruhnya dibagikan untuk 3 bulan. Tidak menunggu waktu lama, sehingga warga kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan sekolah anak di tahun ajaran baru,” kata Riza, Jumat (19/6/2020).
Plt. Dinas Sosial Kota Payakumbuh Yunida Fatwa mengatakan, pencairan bansos untuk 3 bulan, Rp900 ribu sekaligus, telah dimulai di Kecamatan Payakumbuh Timur pada Jumat.
“Sebanyak 777 KK di 5 kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur sudah menerima langsung sebanyak Rp900 ribu per KK di kantor camat setempat,” ujarnya.
Baca juga : Sebaran 707 Kasus Covid-19 dan 503 Sembuh di Sumbar, Terbaru Didominasi Luar Padang
Untuk yang sudah diberi Rp300 ribu, menurut Yunida, sisanya akan dibayarkan oleh Pemko selambat-lambatnya pekan ini. "Karena pembagian Bansos ini ada jadwalnya, maka akan kita koordinasikan dan informasikan kepada lurah dan camat,” ujarnya.
Jumlah penerima bantuan untuk Kota Payakumbuh sebanyak 7.059 orang. Di samping itu, bagi masyarakat yang memang patut dibantu tetapi ada permasalahan dalam dokumen kependudukannya, diberikan peluang untuk memperbaiki. Akan dijadwalkan kembali untuk penyaluran bantuan dimaksud.
“Agar warga yang patut dibantu itu dapat masuk ke data, kita juga sudah minta lurah segera melakukan percepatan urusan administrasi kependudukannya,” ujar Yunida. (*/SS)
