Langgam.id – Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra Barat (Sumbar) memburuk seiring munculnya kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi tetangga.
Kondisi itu dinilai tidak cukup diatasi pemerintah hanya dengan mengimbau masyarakat menggunakan masker dan membagikan alat pelindung pernapasan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Tommy Adam mengatakan, meski sumber asap diduga berasal dari luar Sumbar, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memitigasi dampaknya terhadap masyarakat.
“Ancaman mungkin datang dari luar Sumbar, tetapi tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan mitigasi dan mencegah dampaknya meluas,” ujarnya kepada Langgam.id, Selasa (6/10/2026).
Kata Tommy, kabut asap tidak hanya berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu sektor pertanian hingga rantai pasok pangan.
Ia mencontohkan Kabupaten Solok yang merupakan salah satu sentra pertanian di Sumbar. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas dan hasil pertanian di daerah tersebut.
“Di Solok yang menjadi sentra lahan pertanian hal ini perlu dimitigasi. Dampaknya bisa ke hasil panen, kebutuhan, rantai pasok dan konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian,” ungkapnya.
Ia menilai langkah mitigasi pemerintah sejauh ini masih cenderung terbatas pada imbauan kepada masyarakat dan pembagian masker.
“Mitigasi tidak boleh hanya dimaknai dengan mengimbau dan memberikan masker. Pemerintah punya kewenangan membuat kebijakan, perencanaan dan program,” kata dia.
Tommy juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara. Salah satunya potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Harus ada program yang memastikan kesehatan masyarakat terkait infeksi saluran pernapasan akut bisa diturunkan dan dimitigasi. Itu yang sampai sekarang menjadi catatan kami,” jelasnya.
Menurut Tommy, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan dalam cara pemerintah menjalankan mitigasi bencana. Mitigasi, katanya, tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman.
“Mitigasi bencana, apa pun jenisnya sering hanya seremonial. Sementara pendidikan, pelatihan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tidak dibangun,” katanya.
Tommy juga meminta Pemprov Sumbar menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai potensi dan perkiraan durasi kabut asap.
“Pemerintah perlu melihat sampai sejauh mana asap ini akan berlangsung. Gambut masih terbakar di Jambi, Sumatera Selatan dan Riau,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan akademisi, pegiat kebencanaan dan masyarakat sipil.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial dan hanya berfokus pada penanganan ketika kualitas udara sudah memburuk.
“Akademisi, pegiat kebencanaan dan masyarakat sipil perlu dilibatkan agar mitigasi benar-benar hadir di tengah masyarakat agar tidak hanya parsial saja,” katanya. (WAN)
