• Masuk
  • Daftar
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Langgam.id
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
Langgam.id
Home Berita

Wakil Ketua KI: Informasi Publik Jangan Dirahasiakan

Rahmadi
11/02/2019 | 19:51 WIB
A A
Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (Foto: Rahmadi)

Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede menyebutkan badan publik yang terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, BUMN, BUMD ataupun Partai Politik harus transparan terkait data yang mereka punya.

Semua warga Indonesia, kata Hendra, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari badan publik. “Siapa saja yang menerima dana dari masyarakat, negara ataupun luar negeri, yang merupakan badan publik, harus terbuka,” ujarnya saat menghadiri pelantikan komisioner Komisi Informasi Sumatra Barat, di Aula Kantor Gubernur, Senin (11/02/2019).

Baca Juga

3 Orang Meninggal di Lubang Bekas Tambang Ilegal di Dharmasraya

Penutupan Festival, Pelaku Ekraf Milenial Pariaman Teken MoU dengan Buyer

Dia mencontohkan, terkait pengelolaan dana masjid. “Karena dananya dari masyarakat, maka pengelola harus terbuka. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi terkait dengan itu semua,” jelasnya.

Jika tidak terbuka, kata Hendra, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi. “Nanti KI yang akan memprosesnya,” ungkap Hendra.

Tidak hanya itu, terkait pemilu, Hendra menyayangkan para caleg tidak mau membuka data pribadi ke publik. “Mereka nanti akan mengisi jabatan di badan publik. Tapi, masih banyak yang tidak mau membuka data diri pribadinya. Hingga saat ini, tidak sampai 30 persen yang bersedia,” kata Hendra.

Setidaknya, identitas diri seperti alamat rumah, nama lengkap dan jenis kelamin, dibuka ke publik. “Kalau tertutup, bagaimana mungkin masyarakat mengenal mereka. Padahal, itu data primer,” ungkap Hendra.

Hendra menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kejelasan terkait data pribadi caleg. “Seharusnya, KPU informasikan data tersebut ke publik. Kalau tidak, tetapkan bahwa data pribadi itu merupakan data yang dikecualikan atau rahasia,” jelasnya.

Sebelum KPU menetapkan data pribadi caleg masuk dalam kategori data rahasia, masyarakat dapat menuntut KPU untuk mempublikasikan data itu. “Hingga sekarang kan belum ditetapkan oleh KPU. Jadi, pada dasarnya, data itu terbuka,” ujarnya. (Rahmadi/FZ)

Tags: Data Diri CalegInformasi PublikKeterbukaan InformasiSumatra Barat
Bagikan4TweetKirim

Baca Juga

Langgam.id - Satpol PP menerjunkan 40 personel berpakaian bebas atau seperti tim Buser untuk mengawasi pelajar di Kota Padang.

Satpol PP Kerahkan 40 Personel Bak Buser untuk Awasi Pelajar di Kota Padang

01/08/2022 | 20:04 WIB
Langgam.id - Lahirnya UU Provinsi Sumbar menguntungkan bagi sebagain daerah di Sumbar, meskipun ada juga daerah yang merasa dirugikan.

Eka Putra Sebut UU Provinsi Sumbar Momentum Tanah Datar untuk Kembangkan Wisata Bukit Marapalam

01/08/2022 | 19:48 WIB
Langgam.id - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto menyorot kinerja ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) di daerah yang ia pimpin.

Sorot Kinerja ASN dan THL, Wabup Pasbar: Setiap Apel Begini-begini Saja, Tak Ada Perubahan

01/08/2022 | 19:18 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB

Discussion about this post

Terpopuler

Berita terbaru dan terkini hari ini: Arief Muhammad buka rumah makan Payakumbuah Masakan Minag di Tangerang, Banten.

Arief Muhammad Buka Rumah Makan Padang di Tangerang, Lokasinya Bekas Restoran Nan Gombang

01/06/2022 | 17:53 WIB
Dr. Zulfan Tadjoeddin, Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia. (Foto: Dok Pribadi)

Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)?

30/07/2022 | 13:54 WIB
Sumatra Barat dan Pulau Sumatra. (Peta: openstreetmap.org)

15 Pahlawan Nasional dari Sumatra Barat

10/11/2020 | 16:33 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB
Langgam.id - Sejumlah organisasi pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu meminta UU Provinsi Sumbar direvisi.

Dinilai Diskriminatif, Aliansi Mentawai Bersatu Minta UU Provinsi Sumbar Direvisi

01/08/2022 | 15:13 WIB
Langgam.id

Berita  •  Khas  •  Palanta  •  Kolom

Ikuti Kami

Copyright 2019-2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Tentang  •  Kerjasama & Iklan  •  Pedoman Media Siber  •  Ketentuan Privasi  •  Indeks 

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • Masuk
  • Daftar

Copyright 2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Selamat datang

Silakan masuk ke akun anda

Forgotten Password? Daftar

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In