Langgam.id – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2025, sebanyak 65 unit Koperasi Merah Putih (KMP) telah terbentuk di nagari-nagari Kabupaten Tanah Datar. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Forum Dialog Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis 29 Mei 2025.
Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Program ini bertujuan menghidupkan kembali ekonomi desa melalui koperasi modern, yang juga berfungsi sebagai pusat distribusi pangan murah dan pengendali harga bahan pokok.
“Pemerintah Tanah Datar menargetkan pembentukan 75 koperasi di seluruh nagari yang tersebar di 14 kecamatan. Sampai saat ini sudah terbentuk 65 KMP, 10 dalam proses, dan 8 di antaranya telah memiliki akta notaris,” ujar Ahmad Fadly.
Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah nagari dan kecamatan guna mendorong percepatan pembentukan koperasi. Menurutnya, beberapa nagari langsung menindaklanjuti dengan musyawarah nagari, dan kini sebagian besar tinggal menunggu pembentukan struktur kepengurusan koperasi.
“Koperasi ini nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari pengelolaan bahan pokok murah hingga distribusi pangan. Harapannya, ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Forum dialog ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta tim Satuan Tugas Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengimbau seluruh nagari dan kelurahan di provinsi tersebut segera menyelesaikan pembentukan koperasi. Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan semangat yang diwariskan oleh tokoh koperasi nasional, Mohammad Hatta.
“Saya harap seluruh nagari dan kelurahan di Sumbar segera merampungkan pembentukan KMP. Ini akan membanggakan Bapak Koperasi Mohammad Hatta yang berasal dari Bukittinggi,” ujarnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menambahkan bahwa Kementerian Koperasi menargetkan pembentukan 80 ribu KMP di seluruh Indonesia yang harus rampung pada 12 Juli 2025. Hingga saat ini, sudah lebih dari 65 ribu KMP terbentuk melalui musyawarah desa khusus.
“Program ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata dalam menekan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah pedesaan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Lampung menjadi dua provinsi yang telah menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Di Indonesia ini, hanya dua provinsi yang sudah 100 persen merampungkan pembentukan KMP, yaitu Sumatera Barat dan Lampung,” ungkapnya.
Bima juga menyatakan bahwa setelah tahap pembentukan rampung, fokus pemerintah akan beralih ke pendampingan koperasi agar beroperasi sesuai ketentuan. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang menetapkan struktur satuan tugas untuk mengawal keberlanjutan program ini.
“Pembentukan koperasi ini sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke akar rumput, agar petani, nelayan, dan pengusaha sembako juga merasakan manfaatnya,” tutup Bima Arya. (*/f)
