Usulkan New Normal, 3 Daerah di Sumbar Ingin Lepas dari PSBB

Hasil Survei FISIP Unand, 42,6 % Perantau Sumbar Tetap Berencana Mudik

Ilustrasi PSBB (Langgam.id)

Langgam.id – Tiga daerah di Sumatra Barat (Sumbar) ingin keluar dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga daerah tersebut memiliki kesempatan untuk menerapkan new normal.

Usulan itu lahir ketika Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menggelar rapat terbatas persiapan jelang berakhirnya PSBB dengan bupati dan wali kota se Sumbar melalui video conference, Selasa (25/05/2020).

Tiga daerah yang ingin keluar dari PSBB itu adalah Kota Bukittingi, Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah tersebut dianggap memenuhi persyaratan. Sebab, sudah dua minggu tidak ada lagi kasus positif di daerah itu. Kemudian sebagian besar yang positif juga telah sembuh.

“Jadi baru mengusulkan, keputusannya belum, sebagian besar mereka sudah memenuhis persyaratan,” kata Irwan di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (26/5/2020).

Untuk persyaratan lain, kata gubernur, akan dibantu Pemprov Sumbar. Seperti sistem kesehatan dan sebagainya. Daerah yang mengusulkan ini akan presentasi pada tanggal 28 Mei tentang kebijakan apa yang dilakukan nantinya setelah PSBB.

“Bagus atau tidak, cocok atau tidak. Jangan sampai hanya siap-siap saja tapi tidak siap, masih ada waktu 3 hari ke depan untuk persiapan sebelum diputuskan,” katanya.

Sementara, sebagian besar daerah lainnya ingin memperpanjang PSBB sebanyak 2 minggu ke depan. Mereka kebanyakan ikut keputusan provinsi karena PSBB merupakan tingkat provinsi.

Hingga saat ini, pemerintah Sumbar telah menerapkan dua tahap PSBB yang akan berakhir tanggal 29 Mei mendatang. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Dispora Sumbar Masih Kaji Lokasi Relokasi PKL GOR Agus Salim
Dispora Sumbar Masih Kaji Lokasi Relokasi PKL GOR Agus Salim
Sepanjang 2024, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar mengagendakan pemeriksaan saksi korupsi UIN Padang.
Korupsi UIN Padang, Tersangka DE Pejabat Kampus Penuhi Panggilan Kejaksaan