Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) menyebutkan bahwa inflasi di daerah yang ia pimpin sudah turun menjadi 7,1 persen. Hal itu disampaikan dalam Rapat Khusus yang digelar di Ruang Rapat Loka Kretagama Lantai 3 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Sebelumnya, Sumbar disebut sebagai salah satu provinsi dengan angka inflasi tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan langusng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto itu, Mahyeldi mengatakan, bahwa Sumbar telah berupaya menekan lajunya inflasi.
Dibandingkan bulan sebelumnya, kata Mahyeldi, sudah terjadi deflasi di Sumbar, angka inflasi juga sudah sampai 7,1 persen.
Mahyeldi berjanji, bahwa ia akan terus mengupayakan menekan angka inflasi higga sampai di bawah lima persen.
Dalam pertemuan itu, Airlangga Hartarto mengumumkan, bahwa inflasi bulan Agustus 2022 secara Nasional tercatat sebesar 4,69 persen, dan telah terjadi deflasi 0,21 persen.
Menurut Airlangga, capaian itu terjadi karena upaya ekstra yang dilakukan pemerintah sesuai arahan presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022.
Tidak hanya itu, dikatakan Airlangga, Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID. "TPID ini tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi 2,9 persen,” ujarnya.
Airlangga juga menyebutkan, bahwa sudah ada berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan.
Rekomendasi tersebut, di antaranya, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Selanjutnya, juga direkomendasikan untuk percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
“Dibantu oleh Badan Pangan Nasional, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” paparnya.
Baca juga: BPS: Sumbar 7 Kali Inflasi di 2021, Tertinggi November, Terendah September
Lalu, rekomendasi selanjutnya, yaitu meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
“Bapak dan bbu gubernur, bupati, wali kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen," kata Airlangga.
—
