LANGGAM.ID– Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang terus memperkuat sistem penjaminan mutu perguruan tinggi melalui finalisasi dokumen penjaminan mutu internal (SPMI), dilaksanakan 7-9 Agustus 2026, di Hotel Imam Bonjol by Benhas.
Kegiatan ini melakukan finalisasi draft kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu (SPMI) UIN Imam Bonjol Padang, kegiatan ini dibagi dalam tiga komisi.
Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kelembagaan) yang bertokus pada pembahasan standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat.
Komisi II dikoordinatori oleh Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) yang berfokus pada standar tata kelola, standar SDM, standar keuangan, standar saranan dan prasarana, standar sistem informasi, dan standar manajemen resiko.
Komisis III dikoordinatori oleh Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) yang berfokus pada standar kemahasiswaan, standar alumni, standar kerjasama, dan standar internasionalisasi.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Hermawati menegaskan pentingnya penyusunan standar pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
Ia juga menjelaskan, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berpedoman pada (PPEPP), yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan, karena setiap tahapan tersebut hal penting yang akan dinilai dalam proses akreditasi.
“kalau kita ingin akreditasi kita unggul, maka harus ada standar yang melampaui SN-Dikti. Standar nasional sudah ada, tinggal bagaimana kita menetapkan standar yang lebih tinggi dari itu,” ujarnya.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati menegaskan bahwa penguatan sistem penjaminan mutu harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur pimpinan dan civitas akademika.
Menurutnya, penjaminan mutu tidak boleh hanya dipahami sebagai pemenuh dokumen untuk kepentingan akreditasi, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh unsur pimpinan dan civitas akademika untuk menjadikan penguatan penjaminan mutu sebagai tanggung jawab bersama.
Ia menegaskan, finalisasi kebijakan dan standar mutu selama tiga hari tersebut harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola dan kinerja universitas.
