Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memproyeksikan realisasi investasi daerah mencapai Rp11,9 triliun pada tahun 2026. Angka tersebut mencerminkan tren peningkatan investasi yang terus dijaga sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengatakan proyeksi tersebut menjadi pijakan penting untuk mencapai target investasi jangka menengah yang lebih tinggi, termasuk Rp13,3 triliun pada 2027 dan Rp18,8 triliun pada 2030.
“Tren investasi kita menunjukkan arah yang positif. Ini harus terus dijaga dengan memastikan setiap investasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Vasko dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027 di Padang, Rabu (8/4/2026).
Menurut dia, strategi investasi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai, tetapi juga pada kualitas investasi, terutama yang bersifat padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Pemprov Sumbar, kata dia, menempatkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas pengembangan, antara lain hilirisasi pertanian, pariwisata unggulan, energi terbarukan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menjaga daya tarik investasi. Sejumlah proyek seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru, Fly Over Sitinjau Lauik, dan peningkatan jalur Bukittinggi–Payakumbuh terus didorong untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik.
Di sektor maritim, optimalisasi Pelabuhan Teluk Tapang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi komoditas unggulan daerah. Sementara itu, pengembangan energi panas bumi dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi berkelanjutan.
Vasko menekankan, keberhasilan investasi sangat ditentukan oleh kepastian regulasi dan kemudahan perizinan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong reformasi birokrasi melalui sistem perizinan digital berbasis Online Single Submission (OSS).
“Investor tidak hanya melihat peluang, tetapi juga kepastian. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif,” kata dia.
Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak bersikap pasif dalam menarik investasi. Kesiapan lahan, kejelasan regulasi, serta pendampingan terhadap investor menjadi faktor penting dalam meningkatkan realisasi investasi di daerah.
Di tengah tantangan keterbatasan fiskal dan risiko bencana, Pemprov Sumbar tetap optimistis tren positif investasi dapat dipertahankan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan benar-benar inklusif dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Vasko.
