Langgam.id – Ratusan wali murid SMA Negeri 1 Kota Padang mengadu ke DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (27/9/2022). Mereka protes pada proses belajar mengajar anaknya yang ditempatkan di kampus II, bangunan milik SMA Bunda.
Wali murid menilai, sarana dan prasarana yang ada di kampus II berbanding jauh dari yang dimiliki SMA 1 kampus I. Mulai dari fasilitas hingga kapasitas guru pengajar.
“Kami berharap tidak ada perbedaan dari segi sarana dan prasarana yang ada. Termasuk guru,” kata salah satu perwakilan wali murid SMA 1 Padang Kampus II, Rori Pasla usai mengadu ke DPRD Sumbar.
Sebelumnya, kata Rori, wali murid telah melakukan audiensi bersama Dinas Pendidikan Sumbar terkait permasalahan ini. Bahkan Dinas Pendidikan Sumbar telah melakukan peninjauan.
“14 September, dinas menyuruh kami menyiapkan semua kebutuhan dengan catatan tidak ada keberatan dari orang tua. Ada tiga kelas kami bersihkan (di kampus I) dan ada 72 kursi kami beli dan prasarana lain,” katanya.
Rori mengungkapkan, tiba-tiba rencana pemindahan ke kampus I itu batal. Hal ini lantaran terjadinya permasalahan antara Yayasan SMA Bunda dengan Dinas Pendidikan Sumbar.
Menurutnya tidak mungkin dalam rentang waktu 12 hari, dinas tidak mempelajari permalasahan kontrak antara yayasan dengan dinas. “Itu inti permalasahan,” tuturnya.
Kondisi sekarang, lanjutnya, mempengaruhi mental anak-anak. Mental anak-anak tiba-tiba down.
“Mental mereka (anak-anak) ini yang sangat kami sayangkan,” kata Rori.
Ratusan siswa SMA 1 Padang Kampus II ini diketahui telah menjalani proses belajar mengajar selama empat bulan. Rencananya pada 26 September 2022 dipindahkan namun gagal. Sehingga selama dua hari para siswa mogok belajar.
DPRD Sumbar Segera Cari Solusi
Aspirasi ratusan wali murid ini diterima Komisi V DPRD Sumbar dengan langsung melakukan audiensi. Audiensi berlangsung alot dengan mendengarkan permintaan dan tuntutan para wali murid.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto mengatakan, dari aspirasi wali murid mempersalahkan sarana dan prasarana yang kurang di kampus II.
Menurutnya, SMA 1 Padang Kampus II merupakan bangunan SMA Bunda yang dicoba pinjam pakai melalui Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memaksimalkan penerimaan siswa.
“Kedua masalah sumberdaya manusia, pengajar. Karena memang guru-guru SMA Bunda dijadikan tenaga honorer di SMA 1 Kampus II. Tidak mungkin guru-guru yang ada tidak dimaksimalkan. Itu juga menjadi permasalahan,” katanya.
Sarana dan prasarana yang dipermasalahkan itu di antaranya seperti fasilitas laboratorium dan olahraga. “Karena memang perbandingan kampus I jauh berbeda. Ini menjadi menimbulkan permasalahan,” tuturnya.
Daswanto menegaskan, pihaknya dari Komisi V akan mencoba memperjuangkan agar siswa SMA 1 Padang Kampus II segera dipindahkan ke Kampus I. Apakah melalui penambahan ruang kelas atau solusi lain di dalam waktu dekat.
“Seperti penambahan ruang kelas (di kampus I). Kami tidak ingin menjadi permasalahan setiap tahun,” tegasnya.
Menurutnya, jika penambahan satu ruang kelas beserta peralatan mencapai Rp400 juta, berarti tiga kelas Rp1,2 miliar. Namun jika dianggarkan di APBD perubahan itu berjalan maksimal.
“Kami khawatir apabila dianggaran perubahan, ini proses lelang. Kami sedikit ragu jika itu terlaksana maksimal. Tapi yang jelas di APBD murni di 2023 kami akan mencoba berjuang dalam penambahan lokal,” katanya.
Daswanto berharap, sembari adanya solusi ke depan secepatnya, para siswa dapat tetap melaksanakan proses belajar mengajar atau tidak mogok.
Baca Juga: 5 SMA Terbaik di Padang Berdasarkan Nilai UTBK 2021
“Kami berharap wali murid dan anak-anak proses belajar mengajar tetap terlaksana seperti biasa. Dalam proses ini kami akan tinjau nanti bagaimana sarana dan prasarana tidak memungkinkan akan dipindahkan dalam waktu dekat,” katanya.
—
