Langgam.id – Pemerintah Kota Padang menggelar temu dialog dengan para pelaku usaha, sebagai langkah konkret untuk memperkuat iklim investasi yang sehat dan inklusif, serta meningkatkan investasi di Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen pemko untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemanfaatan aset daerah oleh sektor swasta.
“Kita ingin menciptakan kondisi usaha yang kondusif dan membuka lapangan kerja yang luas, karena angka pengangguran di Padang juga masih tinggi,” ujarnya, di hadapan pelaku usaha, Selasa (27/5/2025).
Ia juga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan aset milik Pemko Padang. “Silakan manfaatkan, kita dialogkan bersama bagaimana skemanya,” imbuhnya.
Menurutnya, saat ini banyak aset milik Pemko Padang baik tanah maupun bangunan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Sehingga, perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendorong investasi dan peningkatan ekonomi. Apalagi, Pemko menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen tahun ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Swesti Fanloni, menyampaikan bahwa Pemko siap menjadi mitra aktif bagi dunia usaha.
“Kami di DPMPTSP siap melayani kebutuhan pelaku usaha. Silakan datang ke MPP, semuanya sudah terintegrasi di sana," katanya.
Ia mencontohkan untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), pelayanannya tidak lah lama, bahkan tidak sampai 10 menit.
"Kadang masih ada pelaku usaha yang tidak tahu. Ini kami terus sosialisasikan. Kami dorong juga untuk memaksimalkan MPP (Mal Pelayanan Publik) semua pelayanan sudah terintegrasi di sana," katanya.
Dialog ini dihadiri pelaku usaha dari berbagai bidang usaha di Kota Padang. Pertemuan ini juga menjadi ruang aspirasi bagi pengusaha untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Sahroni, Sekretaris Asosiasi Depot Air Minum Kota Padang, misalnya menyoroti rendahnya kepemilikan NIB di sektor tersebut.
“Dari sekitar 1.200 depot air minum di Padang, belum sampai 20 persen yang punya NIB. Yang tergabung di asosiasi pun tidak sampai 30 persen. Kami berharap ada kemudahan dalam pengurusan perizinan, dan mendorong pelaku usaha bergabung ke asosiasi,” ujarnya.
Dari sektor usaha konstruksi, Ronaldi, Wakil Ketua Gapensi Kota Padang, menyampaikan pentingnya mempertimbangkan kondisi pengusaha kecil dalam menetapkan kebijakan.
"Untuk jasa konstruksi di Padang, 90 persen adalah pengusaha kecil. Kami harap ini diperhatikan, utamanya soal DP dalam pelaksanaan proyek," katanya.
Sementara itu, Gunawan Ginting, Ketua Asosiasi Perusahaan Tangki Timbun Teluk Bayur (AT3B), menyoroti hambatan investasi di pelabuhan akibat pembatasan jam operasional kendaraan barang di Jalan By Pass.
“Sekarang jalan sudah crowded, tapi ada pembatasan jam kota. Kalau ada pengapalan dan ekspor, pembatasan ini menambah biaya operasional anggota kami di pelabuhan,” ujarnya.
Menghadapi berbagai persoalan itu, Pemko Padang berkomitmen melanjutkan forum dialog ini dengan pembahasan yang lebih spesifik bersama masing-masing asosiasi usaha.
“Ke depan, dialog seperti ini akan dilakukan lebih terfokus. Kita akan bahas satu per satu dengan masing-masing asosiasi agar lebih efektif,” kata Swesti Fanloni.
Dialog ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat, efisien, dan inklusif, demi kemajuan ekonomi Kota Padang.
Selain dialog dengan pelaku usaha, Pemko Padang juga memberikan penghargaan kepada pengusaha dengan investasi yang tinggi di daerah itu. (*/f)
