Langgam.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan mendirikan posko siaga 24 jam setelah bencana banjir, banjir bandang dan longsor melanda daerah itu. Hal tersebut juga menindaklanjuti penerapan status darurat bencana oleh gubernur Sumatra Barat.
Gubernur Irwan Prayitno menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor untuk Sumbar sejak 20 Desember 2019.
Penetapan juga berdasarkan surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pertimbangan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan telah melalui rapat bersama kabupaten dan kota yang kemudian ditetapkan sampai 28 Februari 2020.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan, Riki Amran mengatakan daerahnya memang wilayah yang sudah terdampak banjir, longsor, dan banjir bandang sebelum Pemprov menetapkan.
Sehingga pihaknya sudah terlebih dahulu menetapkan tanggap darurat. Saat ini Solok Selatan berlanjut dengan masa pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa waktu lalu.
"Kami sudah dua kali perpanjangan status tanggap darurat, kemaren kami juga sudah menetapkan status dari transisi kepada pemulihan. Kalau Pemprov menetapkan siaga bencana kami lanjut ke pemulihan," ujarnya saat dihubungi langgam.id, Jumat (27/12/2019).
Mengenai empat instruksi gubernur soal siaga darurat bencana juga sudah dilakukan oleh pihaknya. Dia mengatakan yang ditetapkan Pemprov terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. BPBD juga tetap mendirikan pos untuk tanggap darurat bencana.
Kita mendirikan pos, kegiatan kita 24 jam sehari. Untuk darurat bencana kita tidak pernah libur
Saat ini BPBD masih melakukan penyaluran bantuan kepada korban terdampak bencana walau masuk masa transisi. Kemudian juga dilakukan pembenahan terutama sejumlah insfrastruktur.
Sebelumnya Gubernur Sumbar dalam siaga bencana memberikan empat inatruksi kepada bupati/walikota yakni menginventarisasi daerah rawan bencana di daerah masing-masing. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat daerah rawan tersebut melalui mitigasi dan pencegahan.
Kepala daerah diminta untuk segera menginventarisasi dan memastikan semua peralatan kebencanaan dalam keadaan berfungsi.
Selanjutnya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana," terangnya.
Terakhir, mengaktifkan rencana kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana. (Rahmadi/HM)
