Langgam.id-Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengingatkan pembangunan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru harus terus berlanjut. Kelanjutan pembangunan tidak boleh berhenti di tangan siapapun nanti yang akan menjadi Gubernur Sumbar.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyukseskan pembangunan jalan tol di Sumbar, ruas Pekanbaru - Padang Seksi Sicincin di Kantor Padang Ekspres Group di ruang Adinegoro, Lubuk Buaya, Padang, Kamis (4/2/2021).
Irwan mengatakan, sejak dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan tol Padang-Pekanbaru oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 9 Februari 2018 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, Bupati Padang Pariaman, PT Hutama Karya dan tokoh masyarakat tidak berhenti mengurus para pemilik tanah yang terdampak tol di By Pass dan Kabupaten Padang Pariaman.
"Apapun yang terjadi, pembangun jalan tol tetap lanjut dan dijalankan, tidak ada kata berhenti siapapun yang akan jadi gubernur terpilih nanti. Karena ini adalah merupakan program nasional yang diperintahkan Presiden RI," katanya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2014 dan perubahan dengan Perpres Nomor 117 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan menugaskan PT Hutama Karya untuk mengerjakan JTTS sebanyak 24 ruas meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.
Kemudian terangnya, mengacu pada surat Menteri PUPR No.KU.09.01-Mn/784 tanggal 23 Agustus 2016 yang berisikan penegasan kepada PT Hutama Karya untuk memulai pelaksanaan pembangunan 3 ruas yang menjadi prioritas. Ruas Pekanbaru - Bukittinggi - Padang, ruas Medan - Aceh, dan ruas Tebing Tinggi - Parapat.
"Untuk itu tidak ada satupun rakyat yang bisa menghambat program nasional ini. Itupun kalau ada yang menghambat, pihak TNI dan Polri akan turun tangan karena ini adalah perintah presiden juga undang-undang," ujarnya.
Ia juga menyebutkan, kalaupun persolan tanah itu terjadi, terlebih dahulu mari diajak masyarakat secara persuasif dengan membicarakan secara halus, supaya dapat dimengerti dan diyakini oleh masyarakat.
"Karena tanah ulayat harus dihargai dan segera cepat lakukan ganti rugi, diselesaikan untuk penuhi hak masyarakat dengan menghitung kerugian mereka per meter, lalu diproses melalui pengadilan hingga menunggu pembayarnya kepada masyrakat yang terdampak pembangunan tol," katanya.
Selain itu terang Irwan, pada konsepnya pembangunan tol tidak ada masalah terhadap tanah ulayat hingga saat ini. Namun hanya terjadi perselisihan mengenai kesesuaian harga tanah. Untuk itu, maka perlu sosialisasi antara stakeholders terkait dengan masyarakat.
"Karena di Minang ini adalah mempunyai ninik mamak, dan masyarakat sangat berperan dalam pengurusan tanah. Jadi dengan bersosialisasi mudah-mudahan terjalin komunikasi yang baik antara kita dengan masyarakat agar pembangunan tol tetap berjalan lancar dengan optimis," katanya.
Sementara itu, Wali Nagari Lubuk Alung Hilman yang turut hadir dalam FGD juga mengatakan, bahwa terkait tanah ulayat yang terdampak pembangunan tol, di Nagari Lubuk Alung semuanya sudah hampir 100 persen tidak ada hambatan.
Namun hanya menunggu tanda tangan wali nagari dan ketua Kerapatan Adat Nagari. Sebelum pihak tersebut menandatangani surat persetujuan itu ungkapnya, harus ada pertemuan terlebih dahulu antara pihak PT Hutama Karya dengan wali nagari dan ketua KAN di Nagari Lubuk Alung tersebut.
"Untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Setelah dilakukan musyawarah maka tanah yang seluas 8,1 kilometer yang ada di nagari itu dianggap selesai," katanya. (Rahmadi/yki)
