Langgam.id - Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Defriman Jafri mengatakan, tingkat testing rate covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) semakin melemah. Hal ini dikhawatirkan banyak kasus covid-19 yang tidak terdeteksi.
Dia menjelaskan bahwa soal peningkatan kasus covid-19 di Sumbar, hal ini menunggu waktu saja. Menurutnya, penanganan memang tergantung dengan testing. Banyak kasus yang tidak dilaporkan dan hanya menunggu gambaran dari rumah sakit saja.
"Sementara rumah sakit sudah penuh seperti di RSUP dr M Djamil. Saya lihat di lapangan rumah sakit daerah tidak berfungsi, main rujuk saja langsung," katanya, Sabtu (22/5/2021).
Menurutnya, kondisi sekarang kalau testing tinggi dilakukan pasti akan banyak pasien yang ditemukan. Menurutnya ini kelemahan pelacakan oleh pemerintah daerah, apalagi lagi ada banyak orang tanpa gejala (OTG) yang tidak terdeteksi.
Defriman menambahkan, kalau standar dari satu orang yang positif covid-19, maka akan ada 10 orang minimal yang ditesting bahkan 30 kalau menurut standar WHO. Apakah dia positif atau tidak itu urusan nanti, yang penting dia diperiksa sebab itulah yang menggambarkan positivity rate.
"Kalau dari 10 ditemukan saja 5 orang positivity rate berarti itu sudah 50 persen angkanya, ini yang mestinya harus dipahami, "katanya.
Kemudian soal zonasi wilayah, menurutnya, bisa jadi pemerintah pusat melakukan evaluasi setiap dua minggu dengan indikator tertentu. Kemudian soal zonasi Pemprov, bisa saja itu data dua minggu lalu.
"Benar mereka punya data, tapi bisa saja berbeda menganalisis dan mempublikasikan sehingga berbeda data dengan pusat. Kita menilai data di Sumbar sama saja dengan data yang pusat. Sehingga Pemprov tidak perlu berbantahan dengan pusat," sebutnya.
Dia juga mengingatkan agar Pemprov Sumbar untuk mengubah pola, tidak hanya sekedar soal zonasi tapi harus didalami. Misalnya apakah benar tidak ada klaster perkantoran, apa benar tidak ada klaster tarawih dan lainnya.
"Itu tidak dibuka, apakah betul itu sudah terputus, makanya harus didiskusikan, dan masyarakat bisa tahu informasi," katanya.
Ia menjelaskan, terkait perkembangan covid-19 saat ini di Sumbar dan juga polemik zona dan juga konsekuensinya, dari data dari satgas pusat, ia coba menganalisis per bulan dari tahun 2020-2021.
Ia melihat bagaimana distribusi jumlah angka konfirmasi positif dan kematian di Sumbar dari April 2021 sudah menjadi early warning bagi semua pihak. Peningkatan angka kematian yang cukup tajam dalam hampir dua bulan terakhir ini.
"Tentunya hanya dua yang kita harapkan dalam kondisi bencana non alam ini dalam mitigasi dan pengendalian, bagaimana kita dapat menekan angka kesakitan dan angka kematian akibat covid-19. Serta bagaimana upaya kita yang masih bisa cegah untuk diselamatkan," ucapnya.
Defriman menyebutkan, dengan melihat kondisi RSUP M Djamil sudah sesak saat ini dan juga akan diikuti rumah sakit di daerah, ini menunjukan keterlambatan untuk mencegah atau mengantisipasi lonjakan kasus dan kematian ini.
"Yang seharusnya "alarm" ini sudah berbunyi sebelumnya untuk melakukan langkah-langkah kongkret yang dilakukan segera oleh kepala daerah dan OPD terkait dalam pengendalian pandemi ini," katanya.
Defriman mengungkapkan, saat diskusi dengan Wagub Sumbar Audy Joinaldy kemarin, ada beberapa masukan yang harus segera diambil sikap pasca lebaran dan Ramadan ini.
Pertama menurutnya, melakukan testing dan pelacakan riwayat kontak secara masif dalam mendeteksi secara dini dan memutus mata rantai penularan.
"Ini yang saat ini sudah mulai jumlahnya tidak konsisten seperti tahun sebelumnya, cenderung menurun. Dan ada narasi, no test, no case, yes test, yes case," bebernya.
Kedua katanya, menganalisis data kasus saat ini secara komprehensif, agar gambaran dan severitas kasus telihat secara jelas. Agar langkah-langkah dan upaya pengendalian tepat dilakukan.
"Tidak ada lagi ada narasi mengkambinghitamkan atau membanding-bandingkan aspek-aspek yang dipertimbangkan, tetapi tidak adil dalam implementasi kebijakan pengendalian. Semuanya harus dijawab dengan data jika kita ingin mengurai," ujarnya.
Ketiga terang Defriman, menggerakkan mesin sosial dan satgas nagari dalam mengontrol penerapan prokes di masing-masing wilayah.
Kemudian keempat, perlu lagi menyamakan persepsi dan diskusi terkait potensi risiko dan upaya pengendalian bersama-sama pemerintah, ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pelaku usaha, NGO dan media.
Kelima, penegakan hukum dan edukasi terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan kedepan. Keenam, perlu menata ulang semangat baru untuk "Sumbar Bangkit".
"Kita pikirkan program ikon baru biar punya semangat baru produktivitas sosial dan ekonomi Sumbar di masa pandemi kedepan. Mewujudkan masyarakat yang peduli dan semangat menghadapi pandemi ini," ucapnya.
Ketujuh sebutnya, yaitu antisipasi kesiapan kapasitas sistem kesehatan. Tidak hanya infrastruktur tetapi juga manajemen dan respon kedaruratan perlu dievaluasi saat ini. (Rahmadi/yki)
