Langgam.id – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatra Barat (Sumbar) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melakukan tes fasilitas kawasan wisata untuk disabilitas di sekitar Pantai Padang, Sabtu (10/4/2021).
Beberapa orang dari HWDI dengan menggunakan kursi roda mencoba berjalan di atas trotoar di Pantai Padang. Tujuannya mengetes aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Perjalanan yang ditemani LBH Padang itu dilakukan dari tugu IORA sampai ke Tugu Merpati.
Ketua HWDI Sumbar Levi Yenita berharap agar trotoar yang berada di Kota Padang lebih mudah diakses untuk kawan-kawan disabilitas, khususnya di tempat-tempat wisata. Sebab kawan-kawan disabilitas juga butuh berwisata untuk refreshing.
“Kalau seandainya belum akses untuk disabilitas, bagaimana bisa kita jalan-jalan, bagaimana bisa kita bersenang-senang, contohnya yang kita alami pada sore ini,” katanya.
Dia menjelaskan, ada keberagaman disabilitas seperti tuna netra, tuna raksa, tuna daksa dan lainnya. Sepertinya secara fisik tidak mempunyai hambatan, padahal belum akses. Semua teman disabilitas butuh aksesibilitas.
“Termasuk gedung, karena masih banyak gedung yang belum akses disabilitas di Kota Padang, saya merasa kesulitan misalnya jika tidak ada lift,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan, pihaknya mencoba uji akses Pantai Padang untuk teman-teman disabilitas. Dari uji akses itu, diketahui bahwa banyak halangan ditemukan dan fasilitasnya belum baik.
Uji akses dilakukan meliputi seperti trotoar untuk disabilitas, kemudian bidang miring beserta pegangannya bagi pengguna kursi roda.
Selain itu, ada juga guide block sebagai penunjuk arah bagi penyandang tuna netra yang terlalu di pinggir dan kurang terasa. Ditambah dengan banyaknya pedagang berjualan di trotoar.
“Fasilitasnya tidak memandirikan teman-teman disabilitas, ke depan kami mau Pemko Padang memperbaiki. Kami juga berharap agar pembangunan itu mengikutkan teman-teman disabilitas sejak awal,” harapnya.
Menurutnya, jika pemerintah mengikutkan teman disabilitas dalam pembangunan, maka tidak akan perlu ada bongkar-bongkar fasilitas. Pemerintah harus membuat fasilitas bisa akses oleh disabilitas dan tidak bersifat diskriminasi.
“Dari awal pemerintah harus melibatkan secara aktif kawan-kawan disabilitas, sehingga tidak bersifat diskriminatif, tidak perlu diangkat-angkat seperti pengguna kursi roda,” katanya. (Rahmadi/yki)
