Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang

Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang

Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. [Kominfo]

Berita Padang Panjang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Terkait Arahan Mendagri, Ini Tanggapan Wawako Padang Panjang.

Langgam.id - Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menanggapi arahan Mendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan bebas praktik korupsi. Arahan itu, katanya, relevan dengan Padang Panjang kota anti korupsi.

"Kami sangat menyambut baik arahan Mendagri, Pak Tito Karnavian," kata Asrul dikutip Langgam.id dari Kominfo Padang Panjang, Selasa (25/1/2022). Arahan itu disampaikan Tito pada zoom meeting seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Saat menyampaikan arahan, Mendagri Tito didampingi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Selain itu, juga didampingi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Menurut Asrul, arahan Mendagri bersama ketua KPK dan kepala LKPP membuka cakrawala. Sehingga, membangun kesadaran agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi.

"Kami juga mengetahui perihal kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan mengetahui manfaat e-catalogue dan toko daring," katanya.

Tito Karnavian menegaskan pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, korupsi bukan hanya berdampak kepada sistem pemerintahan dan individu, tetapi juga kepada kepercayaan publik.

Tindakan korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Jika pemerintahan clean and clear, jelas Mendagri, pemasukan negara akan meningkat. Dari sana kesejahteraan akan meningkat.

Baca juga: Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun

Menurutnya, korupsi dipicu oleh sistem. Seperti biaya politik yang tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan.

"Lalu tidak adanya integritas, moralitas, mentalitas dan kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Kemudian, menghindari praktik menyimpang dalam sebuah organisasi," kata Mendagri.

Firli Bahuri mengatakan, siapapun akan bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, kesempatan dan kurangnya integritas. "Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas," tuturnya.

Dapatkan update berita Padang Panjang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Sumbar, Senin Penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan dugaan korupsi
Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan, Kantor Gubernur Sumbar Digeledah Kejaksaan
Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Cabai Merah di 7 Kabupaten Kota
Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Cabai Merah di 7 Kabupaten Kota
Fakultas Teknik Universitas Andalas (FT Unand) menerima mahasiswa baru angkatan pertama untuk Program Studi Sarjana Arsitektur tahun ini.
Korupsi Diduga Jadi Biang Gagalnya Pembayaran Dana Kemahasiswaan Unand 2022
Pemprov Sumbar menjadwalkan akan melakukan pelantikan Pj Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak pada Rabu (24/5/2023) siang
Dilantik Besok, Mendagri Tunjuk Fernando Jongguran Simanjuntak Jadi Pj Bupati Mentawai
Langgam.id - Proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasbar direspons penasihat hukum tersangka.
Penasihat Hukum Tersangka Nilai Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Pasbar Lamban
Langgam.id - Uang senilai Rp3,8 milair yang diduga hasil korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat (Pasbar) diserahkan ke kejaksaan.
Uang Diduga Hasil Korupsi di RSUD Pasaman Barat Diserahkan ke Kejaksaan, Nilainya Rp3,8 Miliar