Kebutuhan infrastruktur daerah terus membesar ketika kemampuan fiskal banyak pemerintah daerah justru makin terbatas. Di tengah tekanan transfer pusat dan polemik dana bagi hasil, pemerintah kini mendorong skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan pembayaran yang dapat dikaitkan dengan DBH. Skema ini menarik karena memberi ruang pembiayaan baru tanpa menunggu kapasitas APBD membesar. Tetapi persoalan utamanya bukan apakah daerah boleh berutang. Persoalannya adalah apakah utang itu benar-benar memperluas ruang fiskal atau hanya memindahkan beban ke anggaran masa depan.
Bagi banyak daerah, masalah dasarnya terletak pada ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah masih terbatas. Pada saat yang sama, kebutuhan jalan, rumah sakit, air minum, sanitasi, transportasi, dan fasilitas publik tidak bisa menunggu. Pinjaman PT SMI menawarkan jalan keluar dari mismatch ini: proyek dapat dibangun sekarang, sedangkan pembayaran dilakukan bertahap dari penerimaan daerah di masa depan.
Secara ekonomi, skema tersebut dapat bekerja dengan baik jika proyek yang dibiayai memiliki manfaat yang jelas. Infrastruktur yang menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, atau meningkatkan kualitas layanan publik dapat menaikkan produktivitas daerah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi kemudian memperbesar basis pajak dan pendapatan daerah. Dalam kondisi ini, utang berfungsi sebagai jembatan antargenerasi: biaya dibayar secara bertahap karena manfaat proyek juga dinikmati bertahun-tahun.
Masalah muncul ketika DBH diperlakukan seperti jaminan yang selalu aman. Penerimaan DBH, terutama yang terkait sumber daya alam, dapat berubah mengikuti harga komoditas, volume produksi, dan kebijakan pusat. Jika daerah mengambil pinjaman berdasarkan asumsi penerimaan yang terlalu optimistis, cicilan dapat menyerap porsi APBD yang makin besar saat pendapatan turun. Ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan belanja rutin pun menyempit.
Risiko lain datang dari kualitas proyek. Pinjaman yang mudah tersedia dapat mendorong pemerintah daerah mempercepat proyek yang secara politik menarik tetapi secara ekonomi lemah. Jalan, gedung, atau fasilitas publik tetap memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan setelah selesai dibangun. Jika manfaat ekonominya kecil, daerah menanggung dua beban sekaligus: cicilan utang dan biaya pemeliharaan. Karena itu, appraisal tidak boleh berhenti pada kemampuan membayar, tetapi harus menguji manfaat ekonomi, kebutuhan layanan, arus kas, dan biaya sepanjang umur proyek.
PT SMI memang lebih cocok dibanding kredit bank komersial untuk proyek jangka panjang karena memiliki mandat pembiayaan pembangunan dan dapat menyesuaikan tenor dengan karakter infrastruktur. Keunggulan ini perlu dijaga dengan disiplin yang kuat. Jika PT SMI terlalu agresif mengejar ekspansi pinjaman daerah, konsentrasi risiko subnasional dapat meningkat. Kapasitas monitoring juga menjadi penting karena kualitas proyek tidak hanya ditentukan saat kredit disetujui, tetapi sepanjang masa konstruksi dan operasi.
Karena itu, pemerintah perlu menetapkan batas yang tegas. Hanya sebagian DBH yang boleh digunakan untuk membayar kewajiban. Setiap daerah perlu memiliki debt-service ceiling, buffer fiskal minimum, dan stress test terhadap penurunan DBH. Proyek juga perlu melewati penilaian independen dan diprioritaskan pada infrastruktur yang meningkatkan produktivitas atau menghasilkan penghematan fiskal yang terukur.
Skema pinjaman PT SMI dapat menjadi instrumen yang sehat bila digunakan untuk mempercepat investasi produktif, bukan menutup kelemahan struktural APBD. Ruang fiskal yang baik bukan sekadar kemampuan membelanjakan lebih banyak hari ini. Ruang fiskal yang sehat adalah kemampuan membiayai pembangunan sekarang tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pilihan kebijakan di masa depan. Karena itu, ukuran keberhasilan skema ini bukan berapa besar pinjaman yang tersalurkan, melainkan apakah setiap rupiah utang mampu menciptakan kapasitas ekonomi yang lebih besar daripada kewajiban yang ditinggalkannya.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
