Langgam.id – Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa akan melakukan klarifikasi ke DPR RI terkait wacana pengubahan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).
Rinto Wardana Samaloisa merupakan seorang pengacara asal Mentawai yang bermukim di Jakarta. Dia mengatakan, anggota DPR RI asal Sumbar seharusnya tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini.
“Karena wacana seperti ini hanya akan memecah belah, kecuali Sumbar memang hanya satu etnis, misalnya cuma Minangkabau, tapi kan tidak,” katanya, Sabtu (13/3/2021).
Kemudian terang Rinto, bisa juga misalnya kalau hanya menerapkan satu sistem matrilineal, sementara Mentawai tidak begitu. Mentawai menganut sistem patrilineal. Budaya Mentawai sangat berbeda dengan Minangkabau mulai dari bahasa, kearifan lokal, etnis dan lainnya.
Baca juga: Tanggapan Gubernur Sumbar Soal Daerah Istimewa Minangkabau
Selain itu ungkapnya, sejak dahulu menurut Van Vollen Hoven dalam pembagian sistem hukum adat menjelaskan bahwa Mentawai dan Minangkabau itu berbeda. Tentu ini akan mengakibatkan gejolak dari Mentawai, terutama karena ada pemaksaan budaya Minangkabau kepada Mentawai.
“Ini akan memunculkan aturan hukum untuk memaksakan akulturasi budaya Minangkabau kepada Mentawai, walaupun sebagian mengatakan ini tidak akan terjadi, tetapi ini membuka peluang,” katanya.
Dia menjelaskan, seperti adanya aturan penggunaan jilbab secara massal di Sumbar. Kemudian adanya dulu pengubahan desa menjadi nagari yang juga dipaksakan ke Mentawai. Itu seharusnya menjadi pelajaran bagi tokoh politik di Sumbar agar tidak memecah belah dan kontraproduktif.
Kemudian ungkapnya, ada yang berkomentar, kalau Mentawai keluar dari Sumbar jika dipaksakan. Dia berpendapat hal ini juga salah dan terlalu jauh. Tidak boleh ada tindakan ancam mengancam dan ini merupakan tindakan sangat emosional.
Baca juga: Wacana Sumbar Jadi DIM, Pengamat: Kecil Kemungkinan
“Sudahlah, kita tetap di Sumbar, sejak awal zaman Belanda dulu Mentawai sudah bersama Sumbar. Ini tidak usah dirusak, hanya kita saling tenggang saja, jangan memaksa kehendak, sebab tidak akan bisa kita bersatu,” katanya.
Dia berharap agar elit politik Sumbar berlaku bijaksana dan tidak memaksakan kehendak. Alasan Sumbar harus jadi istimewa hanya dibuat-buat saja. Jadi jangan melempar wacana yang menimbulkan gejolak dan perpecahan dan tidak produktif.
Dirinya juga berencana akan mengadu ke Anggota DPR RI yang dikenal agar tidak menjadi bumerang nantinya. Semua provinsi di Indonesia juga punya keistimewaan masing-masing. Coba bayangkan jika semua provinsi meminta keistimewaan.
“Sumbar itu sudah sangat istimewa, ibukota pernah di Sumbar, siapa yang tidak kenal Sumbar, tokoh pendiri negara ini juga banyak dari Sumbar bahkan sebagian besar mungkin,” katanya. (Rahmadi/yki)
