Langgam.id – Pengamat Pariwisata Sumatra Barat (Sumbar) dari Universitas Andalas (Unand) Sari Lenggogeni mengatakan, aksi pemalakan di kawasan Pantai Padang dapat merusak citra pariwisata.
Menurut Sari, pemerintah harus mengatasi hal ini agar insiden serupa tidak terulang.
Ia mencontohkan, tidak hanya pemalakan yang terjadi Pantai Padang. Seorang temannya beberapa waktu lalu dari Jakarta datang berkunjung ke salah satu restoran di Kota Padang. Pengunjung ini mendapat pengalaman penipuan harga makanan.
“Tidak cuman satu restoran, ada dua lokasi di restoran bagus, makanan yang tidak dimakan malah dihitung. Akibatnya yang terjadi dia tidak merekomendasikan temannya orang Jakarta datang ke sini, takut malu,” katanya, Senin (25/10/2021).
Dia menjelaskan, ada yang namanya the leaky bucket atau teori ember bocor yang kalau dibiarkan akan terus habis. Pemerintah harusnya tegas menegakkan aturan di tempat wisata seperti transparansi harga makanan dan keamanan bagi pengunjung destinasi.
“Kalau hal ini tidak terkelola dengan baik, maka menjadi menjadi masalah,” ungkapnya.
Sari mengungkapkan, wisata ini adalah soal kebahagiaan, kalau orang yang datang tidak bahagia maka ember bocornya akan semakin besar. Mau promosi bagaimanapun bisa jadi buang-buang uang saja.
Dia mengatakan pemalakan terjadi biasanya karena permasalahan ekonomi sehingga orang ingin mendapatkan uang dengan jalan yang cepat.
Baca juga: Aksi Pemalakan Pengunjung Kembali Terjadi di Pantai Padang
Solusinya menurut Sari, harus melakukan edukasi kepada masyarakat secara bottom up. Sekat antara pemerintah dan masyarakat harus disingkirkan.
“Masyarakat sekitar harus diajak ngobrol, kemudian memberikan pemahaman misalnya kalau pemalakan dilakukan maka orang tidak mau lagi datang nantinya,” katanya.
Sari melanjutkan, kalau seandainya masih terjadi lagi maka langkah selanjutnya adalah penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas.
“Harus ada intervensi dari petugas gabungan antara pemuda setempat, Satpol PP, dan Pokdarwis setempat. Jadi penanganan dilakukan secara bertahap,” bebernya.
Buat Posko Pengaduan
Ia mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan, bisa merusak tempat wisata. Selain itu, pemerintah juga harus semacam posko atau call center di kawasan pariwisata. Jadi kalau terjadi insiden maka pengunjung bisa tahu kemana dia harus melapor.
“Sistem pengaduan ini harus jelas, call centernya atau posko pengaduan mana, kalau ada kejadian pengunjung mau mengadu kemana,” katanya.
Selain itu terangnya, setiap petugas yang ada di tempat pariwisata harus diberikan identitas yang jelas, seperti tanda pengenal atau baju seragam. Sehingga jelas oleh pengunjung mana yang petugas atau mana yang bukan.
