Tak Temukan Unsur Pidana, Polisi Hentikan Penyelidikan Soal Perumdos Unand

perumdos unand

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono. [foto: Irwanda/langgam.id]

Langgam.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang Rektor Universitas Andalas (Unand) Yuliandri terkait polemik penggusuran perumahan dosen (Perumdos).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono mengatakan, penghentian penyelidikan polemik Perumdos Unand itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan polisi. Hasil gelar perkara menyatakan tidak ditemukan adanya unsur pidana.

“Sudah gelar. (Hasilnya) bukan suatu tindak pidana, tidak ditemukan adanya unsur pidana. Artinya dihentikan penyelidikan dalam laporan tersebut,” kata Joko saat ditemui langgam.id Mapolda Sumbar, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Penghuni Perumdos Bantah Hak Jawab Rektor Unand, WR 2: Sosialisasi Sudah

Kasus ini berawal dari laporan Zuldesni yang merupakan Dosen Unand Jurusan Sosiologi. Ia melaporkan rektor terkait penyalahgunaan wewenang tentang pencabutan penunjukan penghuni rumah negara dan pembongkaran rumah dinas negara yang masih dihuni.

Dari laporan tersebut, pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Polisi juga melekukan pemeriksaan saksi-saksi mulai dari pihak Rektorat Unand hingga ahli pidana.

Sebelumnya, menurut Zuldesni, penggusuran Perumdos dilakukan tanpa sosialisasi dan pengumuman sebelumnya. Terdapat 10 rumah, empat di antaranya telah dilakukan pembongkaran.

Sedangkan, pihak Rektorat Unand membantah tudingan penggusuran Perumdos dilakukan secara mendadak. Pihak rektorat memastikan pengosongan perumdos itu sudah dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu.

“Jauh hari pihak Unand sudah menyurati dan memberikan keputusan rektor dalam surat dimaksud kepada yang saudari Zuldesni,” ujar Wakil Rektor II Unand, Wirsma Arif Harahap.

Wirsma menegaskan, pengosongan Perumdos Unand tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya tahapan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis.

“Apalagi yang bersangkutan sudah menempati rumah negara tersebut lebih dari tujuh tahun lamanya,” kata dia.

You May Also Like

UNAND Tuan Rumah KRTI 2025, 87 Tim Bertarung di Ajang Inovasi UAV
UNAND Tuan Rumah KRTI 2025, 87 Tim Bertarung di Ajang Inovasi UAV
Jadi Ketua DPW PSI, PKS Sumbar Cek Keanggotaan Taufiqur Rahman
Jadi Ketua DPW PSI, PKS Sumbar Cek Keanggotaan Taufiqur Rahman
PSI menunjuk Taufiqur Rahman anak dari Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar. 
Kaesang Tunjuk Taufiqur Rahman Anak Gubernur Mahyeldi Jadi Ketua DPW PSI Sumbar
Nestapa Makam Pahlawan Limapuluh Kota, Fraksi Golkar Soroti Anggaran Hanya Rp.30 Juta Setahun
Nestapa Makam Pahlawan Limapuluh Kota, Fraksi Golkar Soroti Anggaran Hanya Rp.30 Juta Setahun
Gunung Marapi di Sumatra Barat (Sumbar) kembali mengalami erupsi pada Sabtu (8/2/2025) pukul 04.30 WIB. Dilansir dari situs Magma Indonesia
Gunung Marapi Erupsi Pagi Tadi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
'Glamping Maut' di Alahan Panjang yang Tewaskan Pengantin Baru Ternyata Tak Berizin
‘Glamping Maut’ di Alahan Panjang yang Tewaskan Pengantin Baru Ternyata Tak Berizin